TAPANULI UTARA – Kamis 03 September 2026. Ribaknews.id
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memperkuat sinergi dengan DPR RI untuk memperluas akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sekaligus mendorong pengembangan UMKM, mekanisasi pertanian dan hilirisasi komoditas unggulan daerah.
Hal itu mengemuka dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI yang dipimpin Dr. Saleh Partaonan Daulay di Aula Martua Kantor Bupati Tapanuli Utara, Kamis (3/9/2026). Rombongan diterima Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., bersama jajaran Pemkab Taput.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Jonius memaparkan potensi ekonomi Tapanuli Utara yang bertumpu pada sektor pertanian, kerajinan ulos dan pariwisata.
Pemkab Taput terus mendorong modernisasi pertanian melalui mekanisasi serta pengembangan hilirisasi komoditas seperti kopi, jagung dan durian lokal. Langkah ini diarahkan agar hasil produksi masyarakat memiliki nilai tambah dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani.
“Fokus utama kami adalah membawa Tapanuli Utara menuju daerah yang bertani dan modern. Melalui program mekanisasi dan hilirisasi, kami ingin memfasilitasi para petani dan pengrajin agar produktivitas serta kesejahteraan mereka semakin meningkat,” ujar Bupati Jonius.
Selain sektor produksi, persoalan akses permodalan bagi pelaku usaha lokal turut menjadi perhatian. Pemkab Taput menyatakan siap memberikan pendampingan mulai dari tingkat desa hingga kabupaten agar masyarakat memperoleh akses pembiayaan yang tepat dan sesuai ketentuan.
Ketua Tim Komisi VII DPR RI, Dr. Saleh Partaonan Daulay, mendukung langkah Pemkab Taput tersebut. Ia menegaskan bahwa KUR merupakan instrumen pembiayaan yang ditujukan untuk membantu masyarakat dan pelaku usaha produktif.
“Penyaluran KUR untuk plafon hingga Rp100 juta tidak boleh memakai agunan tambahan. KUR ini dirancang untuk mengembangkan ekonomi rakyat kecil, sehingga aksesnya harus dipermudah agar perekonomian masyarakat di daerah bisa bangkit,” tegas Saleh.
Menurutnya, pengawasan penyaluran KUR diperlukan agar kebijakan pembiayaan tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat. Perbankan juga diharapkan menjalankan ketentuan yang berlaku tanpa memberikan persyaratan tambahan yang memberatkan calon penerima.
Sinergi Pemkab Taput dan DPR RI diharapkan mampu memperkuat ekosistem ekonomi daerah melalui kemudahan pembiayaan, pengembangan UMKM, modernisasi pertanian dan hilirisasi hasil pertanian.
Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, pengembangan komoditas unggulan tidak hanya meningkatkan produktivitas petani, tetapi juga membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru bagi masyarakat Tapanuli Utara.
Jonaer Silaban. S, Pd
