DOLOKSANGGUL — Senin 20 April 2026.
Ribaknews.id
Pendekatan pelayanan publik di Kabupaten Humbang Hasundutan mulai bergeser ke arah yang lebih partisipatif. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat memilih membuka ruang dialog langsung dengan masyarakat melalui forum virtual, Senin (20/4/2026), sebagai upaya membenahi persoalan administrasi kependudukan (adminduk) dari akar masalah.
Berbeda dari pendekatan seremonial, kegiatan bertajuk “Kupas Habis Permasalahan Adminduk, Suara Lapangan Solusi Nyata” ini menempatkan masyarakat bukan sekadar objek pelayanan, melainkan sumber utama informasi. Melalui Zoom meeting yang melibatkan pemerintah kecamatan, desa, hingga warga umum, berbagai persoalan riil di lapangan mengemuka tanpa sekat birokrasi.
Kepala Dinas Dukcapil Humbahas, Jara Trisepto Lumbantoruan, menegaskan bahwa pola komunikasi satu arah tidak lagi relevan dalam menjawab kompleksitas pelayanan adminduk. Menurutnya, banyak persoalan seperti keterlambatan penerbitan dokumen, kendala sistem, hingga ketidaksesuaian data justru hanya bisa dipahami secara utuh jika pemerintah mendengar langsung pengalaman warga.
“Selama ini, ada jarak antara laporan administratif dan realitas di lapangan. Melalui forum ini, kita ingin memangkas jarak itu,” ujarnya.
Dalam diskusi tersebut, isu klasik seperti pengurusan KTP elektronik, kartu keluarga, dan akta kelahiran kembali mencuat. Namun menariknya, tidak sedikit peserta yang juga menyoroti aspek teknis seperti gangguan jaringan, keterbatasan akses di desa terpencil, hingga kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur digitalisasi layanan.
Hal ini menunjukkan bahwa persoalan adminduk bukan semata soal administrasi, tetapi juga menyangkut infrastruktur dan literasi publik.
Didampingi oleh Kabid Adminduk Mey Rianna Pasaribu, Kasubbag Umum dan Kepegawaian Posmaria Tambunan, serta Pengolah Data dan Informasi M Haris Tambunan, Jara menekankan bahwa forum ini bukan sekadar menampung keluhan, tetapi menjadi basis evaluasi kebijakan.
“Data dari masyarakat adalah data paling jujur. Dari situ kita bisa merancang solusi yang lebih presisi, bukan asumsi,” tambahnya.
Pendekatan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam membangun kembali kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah. Selama ini, persepsi masyarakat terhadap layanan adminduk kerap diwarnai stigma lambat, berbelit, dan kurang transparan. Dengan membuka ruang dialog secara langsung, Dukcapil mencoba membalik persepsi tersebut melalui transparansi dan akuntabilitas.
Selain itu, forum ini juga menjadi indikator bahwa transformasi digital dalam pelayanan publik tidak cukup hanya dengan menghadirkan sistem, tetapi harus diiringi dengan komunikasi yang efektif. Tanpa itu, digitalisasi justru berpotensi menciptakan kesenjangan baru antara pemerintah dan masyarakat.
Pengamat pelayanan publik menilai langkah Dukcapil Humbahas ini sebagai bentuk adaptasi terhadap tuntutan zaman, di mana pemerintah dituntut lebih responsif dan terbuka. Jika konsisten dilakukan, model dialog seperti ini berpotensi menjadi praktik baik (best practice) bagi daerah lain.
Ke depan, tantangan terbesar bukan hanya pada kemampuan menyerap aspirasi, tetapi juga pada konsistensi menindaklanjuti hasil dialog tersebut menjadi kebijakan nyata. Sebab, kepercayaan publik tidak dibangun dari forum semata, melainkan dari perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Dengan demikian, inisiatif ini bukan sekadar kegiatan rutin, tetapi menjadi titik awal perubahan paradigma: dari pelayanan administratif menjadi pelayanan yang berorientasi pada pengalaman dan kebutuhan warga.
Diterbitkan Media Ribak News ID
Penulis/Redaktur
