Minggu 22 Februari 2026, Tapanuli Utara.
Ribaknews.id
Klaim sejumlah media mengenai dugaan penggunaan pasir ilegal dalam pembangunan Hunian Tetap (HUNTAP) di Kecamatan Adiankoting memerlukan pengujian berbasis data, bukan sekadar asumsi. Di tengah sensitifnya isu pertambangan rakyat dan tambang tanpa izin, publik membutuhkan kejelasan yang bersandar pada dokumen resmi dan mekanisme hukum yang berlaku.
Proyek HUNTAP di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara merupakan bagian dari program pemulihan pascabencana yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Karena itu, setiap tudingan terkait sumber material harus diuji secara administratif agar tidak berkembang menjadi opini yang melemahkan kepercayaan publik terhadap proses pembangunan.
Dalam sistem hukum pertambangan Indonesia, izin usaha pertambangan (IUP) mineral bukan logam dan batuan—termasuk pasir—diterbitkan oleh pemerintah provinsi melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Artinya, legalitas suatu aktivitas penambangan tidak dapat ditentukan hanya dari persepsi visual di lapangan, melainkan melalui pemeriksaan dokumen izin yang sah dan masih berlaku.
Polemik muncul ketika sejumlah pemberitaan mengaitkan proyek HUNTAP dengan dugaan penggunaan pasir dari tambang ilegal. Namun dalam pemberitaan tersebut, belum terlihat adanya publikasi nomor IUP, identitas perusahaan pemegang izin, lokasi konsesi resmi, atau hasil konfirmasi tertulis dari instansi berwenang. Ketiadaan rujukan administratif inilah yang menjadi titik krusial dalam membedakan antara dugaan dan fakta hukum.
Untuk mematahkan klaim secara argumentatif dan profesional, pendekatan yang paling rasional adalah menelusuri rantai pasok material. Setiap proyek konstruksi umumnya memiliki kontrak pengadaan material yang mencantumkan pemasok resmi. Dari titik ini, verifikasi dapat dilakukan terhadap legalitas pemasok tersebut: apakah memiliki IUP? Apakah izin tersebut aktif? Apakah volume produksi sesuai dengan kapasitas yang diizinkan?
Langkah berikutnya adalah klarifikasi kepada pelaksana proyek. Dalam praktik tata kelola yang baik, kontraktor wajib memastikan material yang digunakan berasal dari sumber yang legal. Dokumen faktur, surat jalan, hingga bukti pembayaran retribusi atau pajak daerah menjadi bagian dari jejak administratif yang dapat diaudit.
Penting dipahami bahwa keberadaan tambang ilegal di suatu daerah tidak otomatis berarti setiap proyek menggunakan material dari sumber tersebut. Generalisasi tanpa pembuktian justru berpotensi menimbulkan disinformasi. Dalam prinsip hukum, asas praduga tak bersalah menuntut agar tuduhan disertai bukti konkret sebelum dinyatakan sebagai pelanggaran.
Di sisi lain, pemerintah daerah dan instansi teknis juga memiliki tanggung jawab moral untuk membuka akses informasi publik. Transparansi data IUP aktif, peta wilayah izin, serta mekanisme pengawasan akan mempersempit ruang spekulasi. Jika data tersebut dapat diakses secara terbuka, maka klarifikasi atas polemik akan lebih cepat dan objektif.
Pendekatan ini bukan untuk membela atau menyudutkan pihak tertentu, melainkan memastikan bahwa diskursus publik berjalan dalam koridor fakta. Pengawasan terhadap sumber daya alam memang penting, tetapi harus dilakukan dengan metodologi yang akurat dan berimbang.
Audit administratif oleh Dinas ESDM Provinsi bersama aparat pengawasan internal proyek dapat menjadi solusi konkret. Hasil audit yang dipublikasikan secara resmi akan menjawab pertanyaan mendasar: apakah benar material berasal dari tambang ilegal, ataukah berasal dari pemegang izin yang sah.
Apabila ternyata ditemukan pelanggaran, maka penegakan hukum harus berjalan tegas. Sebaliknya, jika tidak ditemukan bukti pelanggaran, maka klarifikasi tersebut penting untuk memulihkan reputasi pihak yang terdampak oleh tudingan.
Dengan demikian, mematahkan klaim bukan dilakukan melalui narasi tandingan, melainkan melalui pembuktian administratif dan transparansi data. Di tengah dinamika informasi yang cepat, pendekatan berbasis dokumen menjadi fondasi utama untuk menjaga integritas pembangunan dan kepercayaan masyarakat.
Polemik HUNTAP Adiankoting pada akhirnya menjadi pengingat bahwa akuntabilitas dan keterbukaan adalah dua sisi yang tidak terpisahkan dalam tata kelola sumber daya. Tanpa keduanya, ruang persepsi akan selalu lebih cepat berkembang dibandingkan fakta yang sesungguhnya.
Diterbitkan: Media Ribak News
Penulis: Jonaer Silaban
