Minggu 22 Februari 2026. Tapanuli Utara.
Ribaknews.id
Kehadiran Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, pada Pesta Bona Taon Pomparan Toga Simamora (PTS) di Gedung Kesenian Sopo Partukoan, Minggu (22/2/2026), memunculkan pesan strategis yang melampaui seremoni adat. Agenda tahunan tersebut dimaknai sebagai ruang dialog sosial antara pemerintah daerah dan komunitas marga dalam konteks pembangunan berkelanjutan.
Acara yang dihadiri Ketua TP PKK Ny. Neny Angelina JTP Hutabarat, unsur perangkat daerah, pengurus PTS, serta tokoh adat dan masyarakat itu mengusung nilai persaudaraan sebagaimana tertuang dalam Mazmur 133:1b. Nilai kebersamaan tersebut ditegaskan sebagai fondasi moral dalam membangun daerah.
Tahun Awal sebagai Fase Konsolidasi
Dalam pemaparannya, Bupati menegaskan bahwa tahun pertama pemerintahan difokuskan pada penguatan dasar kebijakan dan tata kelola. Pernyataan ini menekankan bahwa hasil pembangunan tidak lahir secara instan, melainkan melalui perencanaan bertahap dan koordinasi lintas sektor.
Secara administratif, fase awal pemerintahan umumnya mencakup sinkronisasi program prioritas, penataan birokrasi, serta penyusunan arah kebijakan jangka menengah. Dengan demikian, capaian pembangunan harus dipahami sebagai proses berkelanjutan, bukan sekadar hasil jangka pendek.
Organisasi Marga sebagai Mitra Strategis
Sorotan utama dalam kegiatan tersebut adalah dorongan agar PTS mengambil peran lebih luas dalam pembangunan. Organisasi berbasis kekerabatan dinilai memiliki potensi modal sosial yang kuat—baik dari sisi jaringan, solidaritas, maupun kapasitas mobilisasi sumber daya.
Beberapa sektor yang disinggung meliputi:
Penguatan sektor pertanian, sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat.
Gerakan penghijauan, guna menjaga keseimbangan lingkungan.
Dorongan investasi daerah, termasuk partisipasi diaspora untuk membuka peluang ekonomi baru.
Pendekatan ini mencerminkan pola pembangunan partisipatif, di mana pemerintah daerah membuka ruang kolaborasi dengan elemen masyarakat.
Rencana Induk dan Arah Kebijakan
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara disebut telah menyusun Rencana Induk Pembangunan Daerah sebagai kerangka strategis. Dokumen tersebut menjadi pedoman arah kebijakan, sekaligus ruang integrasi antara program pemerintah dan inisiatif komunitas.
Pemerintah juga menyatakan keterbukaan terhadap masukan dan kritik konstruktif. Sikap ini memperlihatkan komitmen terhadap tata kelola yang akuntabel serta responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Dimensi Sosial dan Budaya
Kehadiran kepala daerah dalam kegiatan adat memiliki makna simbolik sekaligus substantif. Tradisi Bona Taon tidak hanya menjadi momentum silaturahmi, tetapi juga sarana memperkuat kohesi sosial. Dalam perspektif pembangunan daerah, kohesi sosial merupakan prasyarat stabilitas dan keberlanjutan program.
Acara berlangsung tertib dan ditutup dengan penyerahan cendera mata serta sesi dokumentasi bersama. Namun esensi utama kegiatan ini terletak pada ajakan kolaborasi lintas elemen demi percepatan pembangunan Tapanuli Utara.
Diterbitkan: Media Ribak News
Penulis: Jonaer Silaban
