DOLOKSANGGUL, Senin 20 April 2026. Ribaknews.id
Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan P. Nababan, SH, MH ke Puskesmas Matiti, Kecamatan Doloksanggul, Senin (20/4/2026), tidak sekadar menjadi agenda rutin pengawasan. Lebih dari itu, sidak ini memotret secara langsung wajah pelayanan kesehatan tingkat dasar di daerah, yang masih bergulat antara tuntutan pelayanan prima dan realitas keterbatasan sumber daya.
Dalam kunjungan tersebut, Bupati hadir bersama sejumlah pejabat strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Kehadiran rombongan ini menunjukkan bahwa isu pelayanan kesehatan bukan sekadar tanggung jawab teknis sektor kesehatan, melainkan bagian dari agenda besar tata kelola pemerintahan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.
Di hadapan tenaga kesehatan, Bupati menegaskan pentingnya menjalankan tugas sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing, disertai dengan pendekatan pelayanan yang humanis. Penekanan ini menjadi relevan di tengah meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap layanan publik yang cepat, responsif, dan berempati.
“Pelayanan kesehatan tidak boleh kehilangan sisi kemanusiaan. Pasien harus ditangani terlebih dahulu sebelum berbicara soal administrasi,” menjadi pesan kunci yang disampaikan Bupati dalam sidak tersebut.
Pernyataan ini sekaligus menggarisbawahi kritik implisit terhadap praktik pelayanan yang masih kerap menempatkan aspek administratif, seperti kepesertaan BPJS, sebagai pintu awal pelayanan. Dalam konteks pelayanan publik modern, pendekatan seperti itu dinilai berpotensi menghambat akses layanan, khususnya bagi masyarakat rentan.
Namun di balik penegasan tersebut, kondisi riil di lapangan menunjukkan adanya tantangan yang tidak sederhana. Kepala Puskesmas Matiti, Hartati Nababan, mengungkapkan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dengan memperhatikan berbagai indikator penting, mulai dari kebersihan lingkungan hingga keselamatan pasien.
Meski demikian, keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi persoalan krusial. Minimnya tenaga dokter serta kekurangan sopir ambulans menjadi hambatan nyata dalam memastikan layanan berjalan optimal, terutama dalam situasi darurat.
Tidak hanya itu, aspek infrastruktur juga turut memengaruhi kualitas layanan. Akses jalan menuju puskesmas yang belum memadai berpotensi menghambat mobilitas pasien maupun tenaga medis, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah dengan kondisi geografis menantang.
Dari sisi tenaga medis, harapan terhadap peningkatan dukungan juga mengemuka. Salah satu dokter di Puskesmas Matiti, dr. Sartika Lumban Batu, menyoroti pentingnya dukungan fasilitas seperti jaringan internet (wifi) untuk menunjang pelayanan berbasis digital, serta perlunya perhatian terhadap perlindungan tenaga kesehatan, termasuk vaksinasi.
Kondisi ini mencerminkan bahwa transformasi pelayanan kesehatan tidak hanya membutuhkan komitmen moral dan etika pelayanan, tetapi juga dukungan sistem yang memadai. Tanpa penguatan pada aspek sumber daya, infrastruktur, dan teknologi, dorongan untuk menghadirkan pelayanan prima berisiko berhenti pada tataran normatif.
Sidak yang dilakukan Bupati dapat dibaca sebagai upaya memperkuat fungsi kontrol sekaligus membangun komunikasi langsung antara pimpinan daerah dan pelaksana layanan di lapangan. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan di tingkat atas benar-benar selaras dengan kebutuhan riil di lapangan.
Di sisi lain, sidak juga menjadi instrumen evaluasi yang efektif untuk mengidentifikasi persoalan secara cepat dan akurat. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada tindak lanjut yang konkret, terutama dalam menjawab persoalan klasik seperti kekurangan tenaga medis dan keterbatasan fasilitas.
Ke depan, tantangan terbesar bagi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan adalah memastikan bahwa semangat pelayanan humanis yang ditekankan dalam sidak tersebut dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang berkelanjutan. Artinya, tidak hanya berhenti pada pembinaan dan motivasi, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk intervensi nyata, baik melalui penambahan tenaga kesehatan, perbaikan infrastruktur, maupun penguatan sistem pendukung layanan.
Dengan demikian, sidak ini tidak hanya menjadi simbol kehadiran pemerintah, tetapi juga menjadi momentum untuk mempercepat pembenahan sektor kesehatan di tingkat dasar. Sebab pada akhirnya, kualitas pelayanan di puskesmas adalah cerminan langsung dari keberhasilan pemerintah dalam memenuhi hak dasar masyarakat di bidang kesehatan.
Diterbitkan Media Ribak News ID
Penulis/Redaktur
