JAKARTA, Senin 20 April 2026. Ribaknews.id
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menegaskan fokus kebijakan pada penguatan infrastruktur irigasi sebagai langkah strategis menjaga produktivitas pertanian menghadapi musim kemarau 2026. Penegasan ini disampaikan Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Antisipasi Musim Kemarau yang digelar di Kantor Pusat Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Jakarta, Senin (20/04).
Rakornas yang dipimpin Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ini menjadi forum penting dalam menyelaraskan langkah pemerintah pusat dan daerah untuk menghadapi potensi kekeringan yang diperkirakan meningkat akibat dinamika perubahan iklim global. Dalam forum tersebut, berbagai daerah diminta memaparkan kesiapan serta strategi mitigasi yang akan diterapkan di wilayah masing-masing.
Bupati Taput menegaskan bahwa tantangan utama yang dihadapi daerahnya terletak pada ketergantungan sebagian besar lahan pertanian terhadap curah hujan. Kondisi ini membuat sektor pertanian di Tapanuli Utara rentan terhadap penurunan produktivitas ketika terjadi anomali cuaca, khususnya pada periode kemarau panjang.
“Penguatan sistem irigasi menjadi prioritas utama kami. Tanpa ketersediaan air yang memadai, produktivitas pertanian akan sangat terdampak. Karena itu, kami mendorong pembangunan irigasi perpompaan dan irigasi tersier sebagai solusi konkret,” ujar Bupati.
Ia menjelaskan, irigasi perpompaan dinilai efektif untuk menjangkau lahan pertanian yang selama ini sulit dialiri air secara gravitasi. Sementara itu, pengembangan irigasi tersier berperan dalam memastikan distribusi air lebih merata hingga ke tingkat petani. Kombinasi kedua sistem ini diharapkan mampu menjaga stabilitas produksi, terutama pada komoditas pangan strategis.
Selain pembangunan fisik, Bupati juga menyoroti pentingnya pendekatan manajemen risiko berbasis data. Menurutnya, pemetaan wilayah rawan kekeringan serta penyesuaian pola tanam harus dilakukan secara terencana agar petani dapat beradaptasi dengan kondisi iklim yang berubah.
“Antisipasi tidak bisa lagi bersifat reaktif. Kita harus bergerak berbasis data, memperhitungkan potensi risiko, dan menyiapkan langkah adaptasi sejak dini,” tegasnya.
Dalam konteks tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara juga mendorong pemanfaatan teknologi pendukung, seperti pompa air berbasis energi alternatif dan pembangunan embung desa sebagai cadangan air. Upaya ini dinilai penting untuk meningkatkan ketahanan sektor pertanian, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan sumber air permukaan.
Rakornas ini juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian diharapkan dapat memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan, pendanaan, dan teknologi. Di sisi lain, pemerintah daerah dituntut untuk mempercepat implementasi program serta memastikan kesiapan petani di lapangan.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Taput menyatakan kesiapan daerahnya untuk bersinergi secara maksimal. Ia menegaskan bahwa keberhasilan menghadapi musim kemarau tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan peran aktif kelompok tani dan seluruh pemangku kepentingan.
Selain fokus pada infrastruktur dan teknologi, perlindungan terhadap petani juga menjadi bagian dari strategi daerah. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tengah mengkaji penguatan program asuransi pertanian serta penyediaan bantuan sarana produksi guna meminimalkan risiko kerugian akibat gagal panen.
Rakornas Antisipasi Musim Kemarau 2026 ini diharapkan menghasilkan kebijakan yang lebih operasional dan tepat sasaran. Bagi Tapanuli Utara, forum ini menjadi momentum untuk memperjuangkan kebutuhan daerah sekaligus memastikan sektor pertanian tetap menjadi penopang utama ekonomi masyarakat.
Dengan langkah yang terarah dan berbasis kolaborasi, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara optimistis dapat menjaga produktivitas pertanian dan stabilitas pangan, meski dihadapkan pada tantangan musim kemarau yang kian kompleks.
Diterbitkan Media Ribak News ID
Penulis/Redaktur
