TAPANULI UTARA – Jumat 03 Juli 2026.
Ribaknews.id
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2026. Salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui rapat koordinasi bersama manajemen PT Angkasa Pura II Bandara Silangit yang hasilnya disampaikan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika pada Jumat (3/7/2026).
Dalam keterangan resminya, Pemkab Taput menjelaskan bahwa rapat yang berlangsung di Kantor PT Angkasa Pura II Bandara Silangit pada Kamis (2/7/2026) membahas sejumlah strategi untuk meningkatkan potensi penerimaan daerah dari aktivitas usaha yang berlangsung di kawasan bandara.
Salah satu poin yang disampaikan Bapenda adalah aspirasi para pelaku usaha makanan dan minuman atau tenant di Bandara Silangit. Menurut Bapenda, pola jadwal penerbangan yang berdekatan dinilai memengaruhi aktivitas ekonomi di area terminal.
Beberapa jadwal penerbangan yang hanya memiliki jeda sekitar 10 menit menyebabkan penumpang terkonsentrasi pada waktu tertentu. Kondisi tersebut dinilai mengurangi kesempatan penumpang untuk berbelanja maupun memanfaatkan layanan kuliner sehingga omzet para tenant belum optimal.
Atas kondisi itu, Bapenda mengusulkan agar jadwal penerbangan dari dan menuju Bandara Silangit dapat dikaji dengan rentang waktu yang lebih proporsional. Harapannya, arus penumpang menjadi lebih merata dan memberikan peluang yang lebih baik bagi pelaku usaha untuk meningkatkan transaksi.
Selain itu, Bapenda juga mengharapkan dukungan PT Angkasa Pura II dalam penyampaian rekapitulasi atau laporan bulanan omzet penjualan masing-masing tenant. Data tersebut diharapkan menjadi bahan pendukung pengawasan dan optimalisasi penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor makanan dan minuman.
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menilai transparansi data menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat pengawasan penerimaan pajak daerah sehingga potensi PAD dapat dimaksimalkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam rapat tersebut, Bapenda juga menyoroti permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diajukan PT Angkasa Pura II kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Pemerintah daerah berharap permohonan tersebut dapat dipertimbangkan kembali sehingga kewajiban pembayaran PBB tetap dilaksanakan sesuai ketetapan yang berlaku.
Menurut pemerintah daerah, langkah tersebut diperlukan mengingat target PAD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2026 cukup tinggi dan menjadi salah satu penopang pembiayaan pembangunan serta pelayanan publik.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, General Manager Bandara Silangit bersama jajaran menyatakan hasil rapat koordinasi akan diteruskan kepada pihak regional InJourney Airports untuk memperoleh arahan dan tindak lanjut sesuai mekanisme perusahaan.
Respons tersebut menunjukkan bahwa berbagai usulan yang disampaikan pemerintah daerah akan dibahas lebih lanjut pada tingkat manajemen yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan.
Pemkab Taput berharap koordinasi yang telah dilakukan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pengelola Bandara Silangit dalam mendorong peningkatan aktivitas ekonomi sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan.
Penulis: Jonaer Silaban. S, Pd
