Siborong-borong — Jumat 05 Desember 2025 Ribaknews.id
Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, ST., M.Eng, menghadiri rapat koordinasi tingkat nasional terkait percepatan penanganan wilayah terisolir pasca bencana longsor. Rapat digelar di Pos Pendukung Nasional Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor Provinsi Sumatera Utara, Bandara Silangit, Kecamatan Siborong-borong, Jumat (5/12/2025).
Pertemuan tersebut dipimpin langsung Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq dan Deputi Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Budi Irawan, sebagai bentuk percepatan penguatan koordinasi pusat–daerah dalam penanganan bencana di Tapanuli Utara dan wilayah sekitar.
Kondisi Terisolir dan Distribusi Bantuan Jadi Sorotan Utama
Dalam paparannya, Wakil Bupati menyampaikan gambaran rinci tentang kondisi terkini daerah-daerah yang masih terisolir, terutama akibat material longsor yang menutup jalan utama dan jalan penghubung antar desa.
“Pemkab Taput terus mengupayakan percepatan pembukaan akses dan memastikan bantuan logistik dapat menjangkau seluruh warga terdampak. Dukungan pemerintah pusat sangat berarti dalam mempercepat langkah penanganan,” tegas Wabup.
Ia menambahkan bahwa jalur distribusi bantuan permakanan melalui operasi udara masih menjadi pilihan paling efektif di sejumlah titik yang hingga hari ini belum dapat dijangkau kendaraan. Pemerintah daerah pun tengah mengoptimalkan titik drop-off, tenaga teknis di lapangan, serta distribusi lanjutan ke rumah-rumah warga.
Menteri LH Tekankan Audit Lingkungan dan Pemulihan Ekosistem
Pembahasan dalam rapat tidak hanya berfokus pada penanganan darurat, tetapi juga pada faktor lingkungan yang memperburuk risiko bencana. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyoroti perlunya kajian menyeluruh terhadap:
Tutupan vegetasi yang rusak,
Kerentanan lereng,
Tata kelola lahan,
Kondisi daerah aliran sungai (DAS) yang menjadi jalur utama air limpasan,
Serta pola aktivitas manusia yang dapat memperparah potensi longsor.
Menurutnya, penanganan bencana tidak cukup hanya dengan membuka akses dan mendistribusikan bantuan, namun juga harus dibarengi pemulihan ekosistem dan penguatan tata ruang.
“Kita perlu penanganan lingkungan yang komprehensif dan berkelanjutan agar kejadian seperti ini tidak terus berulang. Tidak boleh hanya reaktif,” ujarnya.
BNPB Perkuat Dukungan Personel dan Operasi Udara
Deputi Penanganan Darurat BNPB, Mayjen TNI Budi Irawan, menyampaikan komitmen penuh pemerintah pusat dalam mendukung Taput. Menurutnya, BNPB telah mengirimkan sejumlah peralatan dan personel tambahan untuk mempercepat penanganan tanggap darurat.
Ia menegaskan bahwa operasi udara dengan helikopter dan pesawat kecil akan terus dilanjutkan, terutama untuk:
Mengirim logistik ke desa yang terputus jalan,
Mengangkut korban yang membutuhkan perawatan,
Menyalurkan air bersih, obat-obatan, dan kebutuhan esensial,
Mendukung kerja Tim SAR pada sektor yang sulit dijangkau.
“Koordinasi harus semakin solid agar proses penanganan berlangsung cepat, aman, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Pemkab Taput Siap Perkuat Kolaborasi Pemulihan dan Pencegahan Jangka Panjang
Pemkab Taput menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat. Melalui koordinasi bersama KLH dan BNPB, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk memperkuat:
Pembukaan akses jalan prioritas,
Distribusi bantuan yang lebih merata,
Pemetaan titik rawan,
Program rehabilitasi lingkungan,
Sistem mitigasi dan peringatan dini bencana.
Wabup Deni menekankan bahwa kolaborasi lintas lembaga merupakan kunci untuk mempercepat pemulihan dan memastikan keselamatan warga pada masa mendatang.
“Dengan koordinasi yang kuat, kami optimistis penanganan bencana dapat berjalan lebih efektif dan pemulihan kehidupan masyarakat dapat segera terwujud,” jelasnya.
Pertemuan ini menjadi langkah strategis memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sekaligus memastikan seluruh warga di daerah terisolir mendapatkan perhatian dan bantuan yang layak.
Jonaer Silaban
