DOLOKSANGGUL, Sabtu 02 Mei 2926. Ribaknews.id
Satu unggahan di media sosial, satu patroli digelar. Pola ini kini memantik pertanyaan serius di Humbang Hasundutan: apakah aparat bergerak karena sistem deteksi keamanan, atau karena tekanan viral?
Kasus dugaan pelecehan seksual jalanan—yang disebut warga sebagai “begal payudara”—mencuat setelah diposting di grup Facebook Kabar-Kabari Humbang Hasundutan. Narasi yang beredar menyebut adanya aksi berulang di sejumlah titik gelap seperti Jalan Letkol G.A. Manullang, Jalan Parsaoran, hingga kawasan Lapangan Merdeka.
Tak lama setelah unggahan itu menyebar luas dan memicu kecemasan publik, Polsek Doloksanggul menggelar patroli malam di lokasi-lokasi yang disebut. Kapolsek menyatakan patroli dilakukan sebagai respons cepat terhadap informasi masyarakat, dengan jadwal pukul 19.00 hingga 21.00 WIB.
Namun di sinilah persoalan bermula.
Apakah patroli tersebut memang bagian dari sistem pengamanan rutin yang berbasis data, atau semata-mata reaksi atas unggahan viral?
Ketika Media Sosial Menjadi “Alarm” Keamanan
Dalam rilis resmi, kepolisian secara eksplisit menyebut bahwa langkah patroli dilakukan menindaklanjuti postingan masyarakat di media sosial. Pernyataan ini, alih-alih menenangkan, justru membuka ruang kritik.
Jika benar patroli digelar karena unggahan tersebut, maka muncul implikasi serius:
apakah sebelum viral, aparat tidak mendeteksi adanya potensi gangguan keamanan di lokasi yang sama?
Padahal, titik-titik yang disebut warga bukan wilayah terpencil. Itu adalah ruas jalan utama dan ruang publik yang setiap hari dilalui masyarakat. Jika memang ada kejadian berulang, seharusnya ada:
laporan masuk,
pola kejadian yang terdeteksi,
atau minimal patroli preventif sebelumnya.
Ketiadaan itu mengindikasikan dua kemungkinan:
1. Kasus tidak pernah masuk ke sistem formal (laporan polisi)
2. Atau ada blind spot dalam pemetaan kerawanan oleh aparat
Keduanya sama-sama problematik.
Patroli Dua Jam: Respons atau Formalitas?
Langkah patroli malam memang penting sebagai bentuk kehadiran negara. Namun efektivitasnya patut dipertanyakan.
Patroli yang hanya berlangsung dua jam (19.00–21.00 WIB) tampak lebih seperti respons cepat jangka pendek dibanding strategi keamanan yang terukur. Dalam banyak kasus kejahatan jalanan, pelaku justru beroperasi di jam lebih larut—ketika aktivitas publik menurun dan pengawasan melemah.
Artinya, tanpa perluasan waktu dan pola patroli, langkah ini berisiko menjadi: sekadar simbol, bukan solusi.
Lebih jauh, belum ada indikasi bahwa patroli tersebut diiringi dengan:
pengumpulan bukti visual (CCTV),
analisis pola waktu kejadian,
atau operasi penyamaran untuk menangkap pelaku.
Padahal, jika dugaan warga benar bahwa pelaku beraksi berulang, maka ini bukan lagi insiden acak, melainkan kejahatan berulang yang seharusnya bisa dipetakan dan diburu.
Antara Ketakutan Nyata dan Kekosongan Data
Di lapangan, dampaknya sudah terasa. Perempuan mulai membatasi mobilitas, terutama di malam hari. Ruang publik yang seharusnya inklusif berubah menjadi ruang penuh kewaspadaan.
Namun ironisnya, hingga kini belum ada transparansi dari aparat terkait:
berapa jumlah korban yang melapor,
apakah sudah ada laporan resmi,
atau apakah benar terdapat pola kejahatan yang konsisten.
Kekosongan data ini menciptakan ruang bagi dua hal ekstrem:
ketakutan berlebih (moral panic) jika kasus dibesar-besarkan,
atau pengabaian sistemik jika kasus dianggap sekadar isu viral.
Keduanya sama-sama berbahaya.
Tanggung Jawab yang Lebih Luas
Kasus ini tidak bisa dilihat semata sebagai isu kriminal individual. Ada dimensi struktural yang tak kalah penting:
penerangan jalan, keberadaan CCTV, dan desain ruang publik yang aman.
Warga sudah menyuarakan kebutuhan itu secara jelas dalam unggahan mereka. Namun hingga kini, respons masih terfokus pada patroli—yang sifatnya sementara.
Tanpa intervensi jangka panjang dari pemerintah daerah, potensi kejahatan serupa akan tetap ada, bahkan jika pelaku saat ini berhasil ditangkap.
Ujian Kredibilitas Aparat
Kasus ini pada akhirnya menjadi ujian:
apakah aparat mampu bertransformasi dari reaktif menjadi preventif?
Jika patroli hanya muncul setelah unggahan viral, maka publik akan menangkap pesan sederhana:
untuk mendapat keamanan, warga harus lebih dulu membuat isu menjadi ramai.
Ini preseden berbahaya.
Keamanan tidak boleh bergantung pada algoritma media sosial. Ia harus berdiri di atas sistem yang konsisten, berbasis data, dan mampu membaca potensi ancaman sebelum menjadi viral.
Pertanyaan yang Belum Terjawab
Hingga kini, satu pertanyaan kunci masih menggantung:
Jika tidak ada unggahan di grup Facebook itu, apakah patroli tetap akan dilakukan?
Jawaban atas pertanyaan ini bukan sekadar soal kronologi, tetapi menyangkut wajah sistem keamanan itu sendiri.
Di Doloksanggul, patroli sudah berjalan. Namun bagi publik, yang lebih penting bukan hanya kehadiran polisi di jalan, melainkan kepastian bahwa keamanan mereka tidak bergantung pada seberapa cepat sebuah ketakutan menjadi viral.
Diterbitkan Media Ribak News ID
Penulis/Redaktur
