Humbang Hasundutan, Jumat 06 Februari 2026 Ribaknews.id
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak banjir dan longsor melalui partisipasi aktif pada Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Induk (Renduk) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) Wilayah Sumatera. Kegiatan yang digelar Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia di Gedung Bina Graha Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara pada 5–6 Februari 2026 tersebut menjadi forum strategis penyelarasan kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota terdampak bencana.
Kehadiran Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dipimpin Sekretaris Daerah Chiristison R. Marbun bersama para asisten serta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) teknis menunjukkan keseriusan daerah dalam memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan terencana, terukur, dan berbasis data. OPD yang terlibat meliputi Dinas PKP, Dinas PUTR, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Kopenaker, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan-P2KB, BPBD, Bappelitbangda, hingga Bagian Kesra Setdakab.
Konsultasi publik ini bertujuan memperoleh masukan strategis serta melakukan klarifikasi substansi dokumen Renduk PRRP, khususnya terkait konfirmasi total kerusakan, kerugian, serta rencana kebutuhan dalam dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Forum tersebut juga menjadi ruang sinkronisasi rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi kementerian/lembaga di Provinsi Sumatera Utara agar selaras dengan kebutuhan riil daerah.
Kegiatan dibuka oleh Gubernur Sumatera Utara yang diwakili Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap. Dalam sambutannya, disampaikan apresiasi kepada Kementerian PPN/Bappenas RI dan BNPB atas fasilitasi penyusunan dokumen R3P kabupaten/kota dan provinsi. Penyusunan dokumen tersebut diharapkan mampu menghadirkan data kerusakan dan kebutuhan pemulihan secara akurat, sehingga program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran.
Forum konsultasi dilaksanakan melalui dua tahapan, yakni sesi pleno dan sesi desk. Pada sesi pleno, narasumber dari Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas RI bersama BNPB memaparkan arah kebijakan pembangunan pascabencana yang menekankan integrasi lintas sektor serta prinsip pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, sesi desk menjadi ruang pembahasan teknis yang terbagi dalam tiga bidang utama, yaitu pemukiman dan infrastruktur, sosial ekonomi dan lintas sektor, serta kelembagaan, pembiayaan, dan manajemen risiko.
Melalui mekanisme desk tersebut, seluruh data kerusakan dan kebutuhan pemulihan diselaraskan pada lima sektor prioritas, yakni perumahan, infrastruktur, ekonomi, sosial, serta lintas sektor. Pendekatan ini mencerminkan kebijakan pemulihan yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan ketahanan masyarakat dan tata kelola pemerintahan daerah.
Sekretaris Daerah Chiristison R. Marbun menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, sesuai arahan Bupati Dr. Oloan Paniaran Nababan, berkomitmen menyusun dokumen R3P secara lengkap dan akurat. Komitmen tersebut menjadi langkah strategis untuk memastikan pemulihan wilayah terdampak bencana dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Partisipasi aktif daerah dalam forum nasional ini sekaligus menegaskan posisi Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai pemerintah daerah yang responsif dan adaptif terhadap kebijakan pembangunan nasional. Sinkronisasi data dan rencana aksi yang dilakukan diharapkan membuka peluang dukungan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih luas, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan daerah berbasis mitigasi risiko bencana.
Dengan terbangunnya koordinasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, diharapkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tidak hanya memulihkan kondisi wilayah, tetapi juga meningkatkan kualitas infrastruktur, ekonomi masyarakat, serta ketahanan sosial dalam jangka panjang. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan optimistis, melalui perencanaan yang terintegrasi dan kolaboratif, upaya pemulihan pascabencana akan menjadi momentum memperkuat pembangunan daerah yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
Diterbitkan Media Ribak News
Penulis: Jonaer Silaban
