Sekda Taput Hadiri Finalisasi LKPD 2025 di BPK Sumut

Pemkab Tapanuli Utara menegaskan komitmen meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan menindaklanjuti seluruh temuan pemeriksaan secara serius.

MEDAN, Selasa 12 Mei 2025.

Ribaknews.id

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten, Drs. Henry M.M. Sitompul, M.Si., menghadiri kegiatan Finalisasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 di Kantor BPK-RI Perwakilan Sumatera Utara, Medan, Selasa (12/5/2026).

Kehadiran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Daerah memberikan arahan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapanuli Utara agar proses finalisasi laporan keuangan dilaksanakan secara maksimal, tepat waktu, dan sesuai standar yang berlaku.

Sekda juga menekankan pentingnya tindak lanjut terhadap seluruh hasil pemeriksaan yang ditemukan dalam proses audit, sehingga penyelesaian laporan keuangan daerah dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

“Seluruh temuan hasil pemeriksaan harus segera ditindaklanjuti secara serius dan terukur agar proses penyelesaian laporan keuangan berjalan optimal,” ujar Sekda Taput.

Usai pelaksanaan finalisasi LKPD, Sekretaris Daerah turut melaksanakan koordinasi bersama Kepala BPK-RI Perwakilan Sumatera Utara. Pertemuan tersebut membahas berbagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain itu, koordinasi juga difokuskan pada peningkatan kepatuhan terhadap regulasi dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah guna mendukung terciptanya pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berharap melalui proses finalisasi LKPD Tahun 2025 tersebut, kualitas laporan keuangan daerah dapat terus meningkat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran pemerintah daerah.

Diterbitkan Media Ribak News ID
Penulis/Redaktur

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *