Tapanuli Utara — Selasa 18 November 2025 Ribaknews.id
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 pada Rapat Paripurna DPRD Taput di ruang sidang utama, Senin (17/11/2025). Dokumen fiskal ini menegaskan arah kebijakan anggaran yang disusun secara hati-hati di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah.
Dalam pidato Bupati Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si. yang dibacakan Wakil Bupati Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, ST., M.Eng., pemerintah menegaskan bahwa penyusunan RAPBD 2026 difokuskan pada kebutuhan mendesak masyarakat serta penguatan sektor-sektor produktif.
Pendapatan Rp1,359 Triliun dan Belanja Rp1,307 Triliun
Pemerintah menyampaikan bahwa total Pendapatan Daerah 2026 direncanakan sebesar Rp1.359.239.055.153, sementara Belanja Daerah dianggarkan Rp1.307.370.898.145,37.
Dari sisi pembiayaan, pemerintah mencatat:
Penerimaan Pembiayaan: Rp23.458.949.885
Pengeluaran Pembiayaan: Rp75.327.106.892,63
Selisih antara pendapatan dan belanja menjadi penopang untuk menutup kebutuhan pembiayaan tersebut, sehingga seluruh struktur RAPBD tetap berada dalam skema keseimbangan fiskal.
Langkah Strategis di Tengah Ruang Fiskal Sempit
Bupati menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah mengambil sejumlah respons kebijakan untuk memastikan pembangunan tetap berjalan optimal meski ruang fiskal terbatas.
“Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan beberapa respons kebijakan di tengah sempitnya ruang fiskal daerah,” ujar Bupati dalam pidatonya.
Ia menegaskan bahwa reprioritisasi anggaran menjadi strategi kunci, terutama pada sektor pertanian dan ketahanan pangan—dua sektor yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap stabilitas ekonomi lokal.
Pertanian Jadi Prioritas Utama Pembangunan
Pemerintah menyebutkan bahwa sektor pertanian akan mendapatkan perhatian khusus melalui:
peningkatan produksi pangan lokal,
modernisasi alat dan metode pertanian,
pembangunan infrastruktur pertanian dan jaringan irigasi,
serta diversifikasi pangan lokal.
Kebijakan ini dinilai menjadi fondasi memperkuat ekonomi Taput yang selama ini bertumpu pada komoditas pertanian.
Efisiensi Belanja: Setiap Rupiah Harus Produktif
Dalam penyampaian nota keuangan tersebut, pemerintah menegaskan bahwa efisiensi belanja tetap menjadi instrumen penting. Setiap anggaran kegiatan diarahkan untuk memberikan manfaat maksimal sesuai prinsip produktivitas dan efektivitas belanja publik.
“Setiap rupiah harus dialokasikan dengan cara yang paling produktif dan memberikan manfaat maksimal,” tegas Bupati.
Efisiensi ini dilakukan untuk memastikan layanan publik tetap optimal tanpa mengganggu stabilitas fiskal.
Dorong PAD Melalui Investasi dan Penguatan BUMD
Pemerintah juga memperkuat upaya diversifikasi pendapatan daerah dengan mendorong:
investasi lokal,
penguatan BUMD dan Perusda,
serta kerja sama dengan sektor swasta.
Langkah ini diambil untuk memperluas basis pendapatan asli daerah dan mengurangi ketergantungan pada transfer pusat.
Kerja Sama Antar Daerah dan Reformasi Birokrasi
Kerja sama lintas wilayah turut menjadi bagian penting strategi pembangunan. Pemerintah menilai sinergi antar daerah dapat menekan biaya pembangunan, memperkuat efisiensi layanan, serta meningkatkan efektivitas program lintas sektor.
Selain itu, pemerintah juga melakukan perampingan perangkat daerah melalui perubahan Perda tentang perangkat daerah, sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi menuju struktur organisasi yang lebih ramping dan responsif.
Optimisme Pemerintah: Stabilitas dan Kesejahteraan
Mengakhiri penyampaiannya, Bupati menegaskan komitmen penuh pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan fiskal yang terukur.
RAPBD 2026 diharapkan menjadi instrumen yang mampu memperkuat kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara.
(Redaksi: ribaknews.id — Aktual, Kritis, dan Terpercaya)
