PARMONANGAN – Senin 02 Februari 2026 Ribaknews.id
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terus menunjukkan komitmen dalam percepatan penanganan dan pemulihan wilayah pascabencana. Wakil Bupati Dr. Deni P. Lumbantoruan, M.Eng, didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bahal Simanjuntak, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) perkembangan penanganan pascabencana di Kecamatan Parmonangan. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Camat Parmonangan, Senin (2 Februari 2026).
Rakor diikuti oleh unsur pemerintahan kecamatan dan desa, puskesmas, sektor pendidikan, sektor pertanian, serta perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya menyatukan langkah dan memperkuat koordinasi lintas sektor guna mempercepat pemulihan kondisi sosial dan pelayanan dasar masyarakat pascabencana.
Rapat diawali dengan laporan Camat Parmonangan bersama para kepala desa mengenai kondisi terkini wilayah terdampak, termasuk progres penyaluran bantuan serta berbagai kendala yang masih dihadapi di lapangan. Laporan tersebut menjadi dasar diskusi dan perumusan langkah tindak lanjut yang lebih terarah dan terukur.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Tapanuli Utara menegaskan bahwa rakor merupakan forum strategis untuk menyeragamkan visi dan misi seluruh pemangku kepentingan dalam percepatan pemulihan pascabencana. Ia menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memberikan perhatian yang sama terhadap seluruh kecamatan terdampak tanpa adanya perlakuan yang berbeda.
“Terkait penanganan pascabencana, perlu kami sampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tidak membedakan satu kecamatan dengan kecamatan lainnya. Semua wilayah terdampak kita tangani dan kita kunjungi. Oleh karena itu, kami berharap data kerusakan dari desa-desa terdampak dapat disampaikan secara akurat dan bertanggung jawab,” ujar Wakil Bupati.
Lebih lanjut disampaikan, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara akan terus mengupayakan percepatan pemulihan dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi. Upaya tersebut meliputi pemulihan akses jalan, jaringan kelistrikan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, serta pemulihan sektor pertanian yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.
Wakil Bupati menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan pihak terkait, mengingat adanya keterbatasan kewenangan dan sumber daya yang dimiliki daerah. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berkomitmen untuk memastikan pemulihan tetap berjalan dan kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas utama.
Pada masa transisi pascabencana, perhatian khusus juga diberikan pada keberlanjutan pelayanan pendidikan. Wakil Bupati meminta instansi teknis terkait untuk mampu merumuskan solusi secara teknis agar proses belajar mengajar tetap berjalan dan hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan tetap terpenuhi.
Selain itu, seluruh jajaran pemerintah hingga tingkat desa di Kabupaten Tapanuli Utara diminta untuk terus memonitor kondisi masyarakat serta menyampaikan informasi yang jelas, terbuka, dan menenangkan. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas sosial serta memastikan masyarakat memahami setiap langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah.
“Pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Sampaikan informasi yang benar dan menenangkan agar masyarakat tetap tenang dan kebutuhannya dapat terpenuhi, termasuk dalam menyikapi dampak kebijakan Pemerintah Pusat terkait penutupan perusahaan konsesi hutan,” tegas Wakil Bupati.
Rakor kemudian dilanjutkan dengan penyampaian laporan dari perangkat daerah terkait serta diskusi bersama untuk mengidentifikasi kendala di lapangan dan merumuskan solusi penanganan pascabencana secara terpadu dan berkelanjutan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara, perwakilan sejumlah perangkat daerah, serta unsur Polsek dan Koramil setempat sebagai bagian dari sinergi lintas sektor dalam mendukung pemulihan wilayah pascabencana.
Jonaer Silaban
