Tarutung – Kamis 22 Januari 2026 Ribaknews.id
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pendidikan secara daring (webinar) yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng. Kegiatan tersebut dipusatkan di Aula Mini Kantor Bupati Tapanuli Utara, Tarutung, Kamis (22/1/2026).
Rakor pendidikan ini diikuti secara serentak oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta jajaran, para pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, serta tenaga kependidikan jenjang Sekolah Dasar (SD) se-Kabupaten Tapanuli Utara. Pelaksanaan secara daring memungkinkan keterlibatan ratusan satuan pendidikan tanpa harus meninggalkan tugas utama di sekolah masing-masing.
Penyampaian Program Strategis Pendidikan 2026
Dalam rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menyampaikan berbagai program strategis pendidikan yang akan menjadi arah kebijakan tahun 2026. Program tersebut meliputi optimalisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pengembangan 37 sekolah unggulan, pelaksanaan asesmen pendidikan, Olimpiade Sains Nasional (OSN), serta Tes Kemampuan Akademik (TKA) bagi siswa SD dan SMP.
Selain itu, turut dibahas pemetaan kebutuhan guru dan kepala sekolah, digitalisasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat kabupaten, penguatan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sekolah (TPPKS), penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP), serta pemutakhiran dan validasi data Dapodik sebagai basis perencanaan kebijakan pendidikan yang akurat.
Narasumber kegiatan ini terdiri dari Wakil Bupati Tapanuli Utara, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Betty Sitorus, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, serta Kepala Bidang Pembinaan SD dan SMP.
Dana BOS Disebut Jantung Operasional Sekolah
Dalam arahannya, Wakil Bupati Tapanuli Utara menegaskan bahwa rakor daring merupakan instrumen strategis untuk menyampaikan kebijakan pemerintah daerah kepada seluruh satuan pendidikan secara cepat, efisien, dan merata.
Ia menekankan bahwa Dana BOS merupakan jantung operasional sekolah yang harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Oleh karena itu, kepala sekolah memiliki peran sentral sebagai penggerak utama penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan.
“Kepala sekolah harus disiplin, menjadi teladan, serta mampu mengelola sekolah secara profesional dengan melibatkan seluruh unsur sekolah,” tegas Wakil Bupati dalam arahannya.
Menurutnya, keberhasilan kebijakan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh kepemimpinan kepala sekolah dalam menggerakkan guru, tenaga kependidikan, serta membangun budaya sekolah yang positif dan berorientasi pada mutu.
Penguatan Komunitas Guru dan Sistem Penjaminan Mutu
Wakil Bupati juga mendorong optimalisasi forum-forum komunitas guru seperti Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) sebagai wadah berbagi praktik baik dan peningkatan kompetensi pendidik.
Selain itu, pembentukan dan penguatan Sistem Penjaminan Mutu (SPM) dinilai penting sebagai instrumen evaluasi dan monitoring berkelanjutan terhadap capaian mutu pendidikan. Dengan SPM yang berjalan baik, pemerintah daerah dapat melakukan intervensi kebijakan secara tepat berdasarkan data dan kebutuhan riil di lapangan.
Implementasi SAITAPAIAS dan Branding TABIR 2026
Dalam rakor tersebut, Wakil Bupati juga mengingatkan pentingnya pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, serta penguatan kembali implementasi program SAITAPAIAS di seluruh satuan pendidikan. Program ini dinilai strategis dalam membentuk karakter peserta didik serta menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif dan berbudaya.
Sejalan dengan branding daerah tahun 2026, TABIR (Tapanuli Utara Bersih, Indah, dan Rapi), seluruh sekolah diminta untuk menata lingkungan sekolah agar lebih asri, bersih, tertib, dan nyaman sebagai ruang belajar.
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara juga akan melaksanakan evaluasi kinerja kepala sekolah secara berkala sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas manajemen pendidikan dan pelayanan publik di sektor pendidikan.
Melalui rakor ini, Pemkab Tapanuli Utara menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola pendidikan yang adaptif, berbasis data, dan berorientasi pada peningkatan mutu sumber daya manusia daerah.
Jonaer Silaban
