Sumatera Utara, Minggu 12 Juli 2026.
Ribaknews.id
Konstitusi dan undang-undang merupakan fondasi utama negara hukum. Keduanya disusun untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh rakyat. Dalam konsep negara demokrasi, hukum bukan sekadar kumpulan pasal-pasal, melainkan instrumen untuk melindungi hak warga negara, mengatur penyelenggaraan pemerintahan, serta membatasi penggunaan kekuasaan agar tidak disalahgunakan.
Namun, kehidupan berbangsa dan bernegara menunjukkan bahwa keberhasilan hukum tidak hanya ditentukan oleh baik atau buruknya rumusan peraturan. Hukum memperoleh maknanya ketika dijalankan secara konsisten, adil, transparan, dan bertanggung jawab. Sebaliknya, apabila pelaksanaannya menyimpang akibat penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, atau praktik koruptif, maka kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan mengalami penurunan.
Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, misalnya setelah pelaksanaan pemilihan kepala daerah, masyarakat sering menyoroti proses rotasi, mutasi, dan promosi jabatan. Tidak jarang muncul pertanyaan mengenai apakah seluruh proses tersebut telah benar-benar berlandaskan sistem merit, kompetensi, dan ketentuan hukum, atau masih menyisakan ruang bagi kepentingan di luar mekanisme yang semestinya. Persepsi seperti ini berkembang karena masyarakat tidak hanya menilai isi peraturan, tetapi juga mengamati praktik yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.
Perbedaan antara norma hukum dan praktik di lapangan merupakan tantangan yang selalu dihadapi negara hukum. Oleh sebab itu, setiap dugaan penyimpangan perlu diuji melalui fakta, dokumen, mekanisme pengawasan, dan proses hukum yang berlaku. Kritik yang disampaikan berdasarkan data dan bukti tidak melemahkan negara hukum, melainkan justru menjadi bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas pemerintahan.
Pada akhirnya, persoalan utama bukan terletak pada keberadaan konstitusi atau undang-undang semata, melainkan pada integritas manusia yang diberi amanah untuk menjalankan dan menegakkannya. Hukum yang baik tidak akan menghasilkan keadilan apabila dijalankan tanpa kejujuran, profesionalisme, dan tanggung jawab. Sebaliknya, penyelenggara negara yang berintegritas akan mampu menjaga marwah hukum sekalipun menghadapi berbagai tantangan.
Karena itu, membangun negara hukum tidak cukup hanya dengan menyusun peraturan yang baik. Yang jauh lebih penting adalah membangun budaya integritas, memperkuat sistem pengawasan, menjunjung transparansi, dan memastikan setiap penyelenggara negara bertanggung jawab atas kewenangan yang diberikan kepadanya. Ketika hukum ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu, kepercayaan masyarakat akan tumbuh. Sebaliknya, apabila hukum dipersepsikan diterapkan secara tidak konsisten, maka yang tergerus bukan hanya wibawa hukum, tetapi juga kepercayaan publik terhadap negara.
Negara hukum yang kuat bukan diukur dari banyaknya undang-undang yang dimiliki, melainkan dari kemampuan seluruh penyelenggara negara untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap tindakan, demi kepentingan rakyat dan keadilan bagi semua.
Penulis: Frish. H. Silaban.
