ribaknews.id
Samosir, Selasa 16 September 2025
Pemandangan di kompleks DPRD Kabupaten Samosir, yang berhadapan langsung dengan hamparan Danau Toba nan mempesona, sering dipersepsikan sebagai simbol harmoni: keindahan alam bersanding dengan gagahnya gedung rakyat tempat lahirnya keputusan penting. Namun, suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada senin 15 September 2025 membalikkan kesan itu. Alih-alih menghadirkan dialog serius yang mendidik publik, justru muncul rangkaian peristiwa unik sekaligus mengundang tanda tanya besar.
Rapat Panjang, Panggung Penuh Dinamika
RDP yang dimulai sejak sesi awal dengan agenda membahas pemecatan dr. Bilmar Delano Sidabutar, berlangsung hingga malam menjelang pukul 18.30 WIB. Dari awal, tensi rapat sudah tinggi. Isu pemecatan seorang dokter senior bukanlah perkara remeh. Publik menunggu penjelasan terang, apalagi DPRD sebagai representasi rakyat seharusnya menjadi forum terbuka untuk mengurai kebenaran.
Sesi demi sesi berjalan. Pertanyaan tajam dari anggota dewan, jawaban penuh retorika dari pejabat, hingga ekspresi wajah tegang yang menghiasi ruang rapat, membuat suasana semakin memanas. Namun yang paling diingat publik bukan substansi rapat, melainkan “fenomena unik” yang terjadi di luar ruangan.
Kadis Kesehatan dan Drama Lari Terbirit-birit
Kepala Dinas Kesehatan Samosir, dr. Dina Hutapea, yang baru saja keluar dari ruang RDP, menjadi sorotan utama. Ketika 15 wartawan dari Samosir, Humbang Hasundutan, hingga Tapanuli Utara bersiap mengajukan pertanyaan, yang terjadi justru aksi tak terduga: sang pejabat publik lari terbirit-birit, seperti kebelat pipis.
Bukan hanya memalukan, tapi juga menimbulkan tanda tanya serius. Mengapa seorang pejabat daerah, yang seharusnya berdiri di garda depan transparansi, memilih kabur alih-alih memberi keterangan resmi?
Beberapa wartawan bahkan berseloroh, “Apa benar beliau kebelat pipis, atau ada hal besar yang lebih ditakutinya?” Pertanyaan itu menyebar cepat di kalangan media dan masyarakat, memperkuat kesan bahwa ada sesuatu yang tidak beres.
Fenomena Ambulans di DPRD
Seolah drama lari terbirit-birit belum cukup, publik juga dibuat heran dengan kehadiran sebuah mobil ambulans di area kompleks DPRD Samosir. Posisinya di gerbang masuk jelas terlihat oleh masyarakat sekitar dan jurnalis yang meliput.
Pertanyaan pun bermunculan:
Apakah ambulans itu dipersiapkan untuk mengantisipasi situasi darurat tertentu?
Atau sekadar kebetulan ada urusan dinas kesehatan yang “numpang parkir” di halaman DPRD?
Ataukah justru simbol adanya masalah kesehatan serius yang sedang disembunyikan?
Seorang warga yang menyaksikan keberadaan ambulans itu berkomentar sinis, “Ini kan kantor DPRD, bukan rumah sakit. Jadi apa urusan ambulans nongkrong di sini?” Pertanyaan publik ini semakin mempertebal aroma misteri di balik jalannya RDP.
RDP: Forum Serius atau Ajang Drama?
Dua fenomena ini—lari terbirit-birit dan ambulans misterius—memperlihatkan sisi rapuh dari akuntabilitas pejabat publik. DPRD yang seharusnya menjadi arena pertanggungjawaban dan transparansi, justru berubah menjadi panggung drama yang mengaburkan substansi.
Alih-alih mendapatkan klarifikasi tegas soal kasus dr. Bilmar, publik justru disuguhi tontonan yang mengundang tawa sekaligus kecurigaan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa citra pejabat daerah dan lembaga DPRD masih jauh dari nilai profesionalitas yang dituntut masyarakat.
Dampak Psikologis bagi Publik
Perilaku menghindar dari media dan kehadiran ambulans tanpa penjelasan resmi memberi dampak psikologis bagi publik. Rakyat menjadi makin skeptis:
Apakah pejabat benar-benar bekerja untuk rakyat?
Apakah keputusan pemecatan dr. Bilmar murni berdasarkan aturan atau ada kepentingan tersembunyi?
Apakah DPRD mampu menjalankan fungsi kontrol secara jujur, atau hanya menjadi arena formalitas?
Sikap pejabat yang menolak menjawab wartawan sama saja menutup hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Padahal, keterbukaan publik adalah prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).
Membangun Budaya Transparansi
Fenomena ini seharusnya menjadi cermin bagi pemerintah daerah. Publik bukan hanya butuh penampilan pejabat yang gagah di panggung rapat, tapi juga integritas saat berhadapan dengan rakyat. Transparansi, keberanian menjawab pertanyaan kritis, dan kesediaan memberi klarifikasi adalah modal utama seorang pejabat publik.
Jika peristiwa ini terus dibiarkan, DPRD dan pejabat Samosir bisa kehilangan legitimasi moral di mata masyarakat. Alih-alih dipercaya, mereka akan dianggap sebagai simbol birokrasi rapuh yang lebih suka lari daripada bertanggung jawab.
Fenomena RDP kemarin di Samosir bukan sekadar cerita ringan yang bisa dilupakan begitu saja. Lari terbirit-birit Kadis Kesehatan dan misteri ambulans di halaman DPRD adalah potret buram wajah birokrasi yang jauh dari nilai keterbukaan.
Di tengah indahnya Danau Toba yang menjadi saksi bisu, rakyat menanti lebih dari sekadar drama. Mereka menanti keberanian pejabat untuk berdiri tegak, bicara jujur, dan menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin. Karena pada akhirnya, yang dibutuhkan bukan lari-lari terbirit, tapi langkah pasti menuju transparansi dan keadilan.
Redaktur.
Terbit 16/09/2025
