JAKARTA, Selasa 21 April 2026. Ribaknews.id
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terus mengintensifkan langkah strategis dalam mempercepat pembangunan sektor sosial melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat. Upaya tersebut ditunjukkan melalui kunjungan kerja Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, ke Kementerian Sosial Republik Indonesia, Selasa (21/4/2026), dalam rangka mendorong percepatan realisasi program “Sekolah Rakyat” serta penguatan jaring pengaman sosial di daerah.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Sosial RI, Salemba, Jakarta, ini turut dihadiri Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, beserta jajaran pejabat terkait. Dari pihak daerah, Bupati didampingi Plt. Kepala Dinas Sosial PPPA serta Plt. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam merespons dampak bencana hidrometeorologi yang dalam beberapa waktu terakhir memengaruhi sejumlah wilayah di Tapanuli Utara. Ia mengapresiasi respons cepat pemerintah pusat melalui berbagai bentuk bantuan sosial yang telah disalurkan.
Bantuan tersebut mencakup santunan bagi korban meninggal dunia dan luka-luka, bantuan jaminan hidup bagi warga terdampak, dukungan perabot rumah tangga, hingga stimulan ekonomi untuk pemulihan pascabencana. Menurutnya, intervensi tersebut menjadi bukti konkret kehadiran negara dalam situasi krisis.
“Kolaborasi lintas pemerintah sangat menentukan efektivitas penanganan bencana. Yang terpenting adalah memastikan bantuan tidak hanya cepat, tetapi juga berkelanjutan dan tepat sasaran,” ujar Bupati.
Selain fokus pada penanganan bencana, agenda utama pertemuan juga mencakup pembahasan sejumlah program strategis. Salah satu yang menjadi prioritas adalah pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Pemkab Tapanuli Utara telah mengusulkan perubahan status lahan seluas kurang lebih 15 hektare di Desa Pariksabungan untuk mendukung pembangunan fasilitas tersebut. Lahan tersebut merupakan aset resmi milik pemerintah daerah yang telah bersertifikat, sehingga dinilai siap untuk dikembangkan dalam waktu relatif cepat.
Di sektor kesehatan, Bupati juga mengajukan penambahan kuota Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Usulan ini didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat kurang mampu yang masih membutuhkan jaminan akses layanan kesehatan secara menyeluruh.
Tak hanya itu, Pemkab Taput turut mendorong pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di tingkat kabupaten. Kehadiran Puskesos dinilai strategis sebagai pusat layanan terpadu yang mampu mempercepat penanganan persoalan sosial sekaligus meningkatkan efektivitas distribusi bantuan.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Wakil Menteri Sosial menyatakan dukungan terhadap langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Ia menegaskan bahwa Kementerian Sosial akan melakukan kajian dan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.
Pemerintah pusat, lanjutnya, membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya bagi daerah yang memiliki komitmen kuat dalam memperkuat perlindungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pertemuan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memastikan program-program nasional dapat terimplementasi secara optimal di tingkat lokal. Dengan pendekatan kolaboratif, diharapkan berbagai program sosial, mulai dari pendidikan hingga perlindungan masyarakat rentan, dapat memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat Tapanuli Utara.
Langkah aktif ini sekaligus menegaskan bahwa percepatan pembangunan sosial tidak hanya bergantung pada kebijakan pusat, tetapi juga pada inisiatif dan kesiapan daerah dalam membangun komunikasi serta memastikan kesiapan implementasi di lapangan.
Diterbitkan Media Ribak News ID
Penulis/Redaktur
