Sumatera Utara, Sabtu 25 April 2026. Ribaknews.id
Tiga frasa klasik—Ing ngarso sung tuladha, Ing madya mangun karso, Tut wuri handayani—kerap hadir dalam pidato pejabat, spanduk kegiatan, hingga dokumen resmi lembaga. Di ruang simbolik, ajaran itu tampak hidup. Namun di ruang praktik, realitasnya menunjukkan jurang yang semakin lebar antara nilai dan tindakan.
Investigasi ini menelusuri bagaimana tiga prinsip kepemimpinan tersebut mengalami reduksi makna dalam praktik birokrasi, pendidikan, hingga kepemimpinan lokal. Temuannya menunjukkan pola yang berulang: keteladanan melemah, partisipasi dimanipulasi, dan pemberdayaan digantikan oleh kontrol terselubung.
Keteladanan yang Terkikis: Antara Retorika dan Realitas
Prinsip Ing ngarso sung tuladha menuntut pemimpin berdiri di depan sebagai contoh nyata. Namun dalam banyak kasus, posisi “di depan” justru berubah menjadi simbol kekuasaan, bukan sumber inspirasi.
Sejumlah praktik menunjukkan kontradiksi mencolok:
Penegakan disiplin yang tidak konsisten antara pimpinan dan staf
Transparansi yang disuarakan, tetapi tidak dijalankan dalam pengambilan keputusan
Narasi integritas yang berbanding terbalik dengan praktik lapangan
Dalam kerangka social learning theory yang dikembangkan Albert Bandura, perilaku pemimpin menjadi acuan utama bagi anggota. Ketika pemimpin gagal menjadi teladan, organisasi cenderung mereplikasi inkonsistensi tersebut.
Temuan kunci: Keteladanan tidak hilang secara total, tetapi mengalami degradasi simbolik—hadir dalam kata-kata, absen dalam tindakan.
Partisipasi Semu: “Di Tengah” yang Tetap Berjarak
Prinsip Ing madya mangun karso menempatkan pemimpin di tengah, membangun semangat kolektif. Namun di banyak institusi, “kebersamaan” sering kali hanya bersifat seremonial.
Indikasi yang ditemukan:
Forum diskusi yang hanya menjadi formalitas legitimasi keputusan
Keterlibatan bawahan yang dibatasi pada implementasi, bukan perumusan
Komunikasi dua arah yang diklaim, tetapi dikendalikan secara top-down
Fenomena ini menunjukkan apa yang dalam kajian organisasi disebut sebagai pseudo-participation—partisipasi yang tampak inklusif, tetapi sebenarnya dikontrol.
Akibatnya, energi kolektif yang seharusnya dibangun justru berubah menjadi apatisme. Aparatur atau anggota organisasi menjalankan tugas bukan karena dorongan internal, melainkan karena tekanan struktural.
Pemberdayaan yang Tereduksi: Otonomi dalam Bayang-Bayang Kontrol
Prinsip Tut wuri handayani adalah puncak dari filosofi ini—memberi ruang bagi individu untuk berkembang dengan dukungan dari belakang. Namun dalam praktik, otonomi sering kali bersifat semu.
Temuan investigatif menunjukkan:
Delegasi tugas tanpa kewenangan pengambilan keputusan
Inovasi yang dibatasi oleh ketakutan terhadap risiko
Evaluasi yang lebih menekankan kepatuhan daripada kreativitas
Alih-alih menciptakan kemandirian, sistem justru melahirkan ketergantungan baru: anggota organisasi menunggu arahan, bukan mengambil inisiatif.
Dalam perspektif self-determination theory, kondisi ini menghambat motivasi intrinsik. Individu tidak berkembang sebagai subjek aktif, melainkan tetap sebagai objek kebijakan.
Akar Masalah: Struktur atau Kultur?
Dari penelusuran berbagai praktik, persoalan tidak semata terletak pada individu pemimpin, tetapi juga pada ekosistem yang membentuknya.
Beberapa faktor yang mengemuka:
1. Budaya hierarkis yang kuat
Membatasi ruang dialog dan memperkuat jarak kekuasaan.2. Orientasi administratif
Menjadikan kepatuhan prosedur lebih penting daripada substansi nilai.3. Minimnya mekanisme akuntabilitas substantif
Evaluasi lebih menilai output formal dibanding dampak nyata.4. Politisasi jabatan
Menggeser orientasi kepemimpinan dari pelayanan ke kepentingan kekuasaan.
Dalam konteks ini, ajaran Ki Hajar Dewantara tidak gagal—yang gagal adalah penerjemahannya dalam sistem modern yang cenderung birokratis dan pragmatis.
Dampak Sistemik: Dari Disfungsi Organisasi hingga Krisis Kepercayaan
Ketidaksinkronan antara nilai dan praktik menghasilkan efek berlapis:
Menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi
Melemahnya kohesi internal organisasi
Terhambatnya inovasi dan adaptasi
Normalisasi mediokritas dalam kepemimpinan
Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menciptakan leadership vacuum—kekosongan kepemimpinan yang diisi oleh figur administratif, bukan pemimpin substantif.
Mengembalikan Substansi: Bukan Sekadar Mengutip
Menghidupkan kembali tiga prinsip tersebut tidak cukup melalui slogan atau seremoni. Diperlukan langkah struktural dan kultural:
Rekonstruksi sistem evaluasi kepemimpinan berbasis integritas dan dampak
Penguatan ruang partisipasi nyata dalam pengambilan keputusan
Desentralisasi kewenangan yang disertai akuntabilitas
Pendidikan kepemimpinan berbasis nilai, bukan sekadar teknokrasi
Tiga prinsip kepemimpinan yang diwariskan lebih dari seabad lalu tetap relevan. Namun relevansi itu hanya bermakna jika diterjemahkan secara utuh.
Hari ini, tantangan terbesar bukan pada kurangnya referensi nilai, melainkan pada keberanian untuk menjalankannya secara konsisten.
Di tengah kompleksitas sistem modern, pertanyaan mendasarnya menjadi sederhana namun mendesak:
Apakah pemimpin masih hadir sebagai teladan, penggerak, dan pendorong—atau sekadar sebagai simbol kekuasaan yang mengutip nilai tanpa menghidupkannya?
Oleh: Frish. H. Silaban.
Redaktur Media Ribak News ID
