Tapanuli Utara, Ribaknews.id
Kegiatan Merawat Bumi, Menguatkan Solidaritas yang digelar di Kabupaten Tapanuli Utara, Minggu (11/1/2025), menjadi lebih dari sekadar agenda lingkungan hidup daerah. Kehadiran Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan Hidup Hashim Djojohadikusumo, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, serta sejumlah Wakil Menteri menandai konsolidasi kebijakan nasional dalam merespons krisis iklim dan meningkatnya frekuensi bencana alam di Indonesia.
Pemerintah pusat memandang isu lingkungan dan mitigasi bencana sebagai agenda strategis negara yang tidak bisa lagi dikelola secara sektoral. Pendekatan lintas kementerian—melibatkan lingkungan hidup, kehutanan, pertanian, hingga ketahanan pangan—menjadi kerangka utama kebijakan nasional. Dalam konteks ini, Tapanuli Utara diposisikan sebagai salah satu simpul implementasi kebijakan pusat di tingkat daerah.
Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat bersama Gubernur Sumatera Utara menyambut langsung rombongan pemerintah pusat di Bandara Raja Sisingamangaraja XII Silangit. Penyambutan tersebut mencerminkan kesadaran politik-administratif pemerintah daerah bahwa efektivitas kebijakan nasional sangat ditentukan oleh kesiapan dan komitmen daerah sebagai pelaksana utama di lapangan.
Rangkaian kegiatan diawali dengan penanaman pohon di Kompleks Perkampungan Pemuda HKBP Jetun Silangit. Penanaman pohon ini dimaknai sebagai simbol kebijakan rehabilitasi lingkungan yang selama ini menjadi bagian dari agenda nasional pengurangan risiko bencana. Namun, di balik simbolisme tersebut, muncul tantangan mendasar: keberlanjutan program dan konsistensi kebijakan daerah dalam jangka panjang.
Pada sesi utama di Gedung Raja Pontas Lumban Tobing, Tarutung, Hashim Djojohadikusumo menegaskan bahwa bencana alam merupakan keniscayaan di tengah perubahan iklim global. Pernyataan ini menempatkan mitigasi bencana bukan sebagai pilihan, melainkan kewajiban negara yang harus dijalankan secara sistematis dan terencana.
“Bencana alam pasti akan terus terjadi. Yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri agar dampaknya bisa diminimalkan,” ujar Hashim. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan kesiapan logistik pangan sebagai bagian dari ketahanan nasional.
Pernyataan tersebut secara implisit menempatkan daerah sebagai garda terdepan implementasi kebijakan nasional. Tanpa kesiapan regulasi daerah, alokasi anggaran yang memadai, serta kapasitas kelembagaan yang kuat, kebijakan pusat berisiko berhenti pada tataran normatif.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dalam pernyataannya menyoroti tingginya kerawanan bencana di wilayahnya, yang saat ini berdampak pada sedikitnya 18 kabupaten dan kota. Ia menegaskan bahwa faktor alam dan perilaku manusia sama-sama berkontribusi terhadap bencana, sehingga kebijakan tata ruang dan pengelolaan lingkungan di daerah menjadi faktor kunci.
“Bencana bukan hanya soal curah hujan tinggi, tetapi juga bagaimana kita memperlakukan alam,” tegas Bobby. Ia menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara siap menyelaraskan kebijakan daerah dengan arahan pemerintah pusat.
Dalam perspektif politik-administratif, pernyataan tersebut menunjukkan upaya menjaga kesinambungan vertikal antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Namun, kesinambungan kebijakan tidak cukup hanya pada tataran komitmen politik, melainkan harus tercermin dalam pengawasan tata ruang, penegakan regulasi lingkungan, serta keberanian mengevaluasi praktik pembangunan yang berisiko.
Penyerahan bibit pohon aren kepada lima desa terdampak bencana di Tapanuli Utara menjadi ilustrasi pendekatan kebijakan nasional yang menggabungkan aspek ekologis dan ekonomi. Aren dipilih karena berfungsi sebagai tanaman konservasi sekaligus sumber penghidupan masyarakat. Meski demikian, keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada pendampingan berkelanjutan dan konsistensi pemerintah daerah dalam memastikan program berjalan hingga fase produktif.
Keterlibatan aktor non-pemerintah juga mendapat sorotan. Ephorus HKBP Pdt. Dr. Victor Tinambunan menyerahkan Ulos Harungguan kepada Hashim Djojohadikusumo sebagai simbol persaudaraan dan doa bersama. Dukungan HKBP terhadap program reboisasi menunjukkan bahwa kebijakan nasional membutuhkan legitimasi sosial dan partisipasi masyarakat sipil agar berdampak jangka panjang.
Secara keseluruhan, kegiatan Merawat Bumi di Tapanuli Utara merefleksikan arah kebijakan nasional yang semakin menempatkan mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan sebagai agenda strategis negara. Namun, kegiatan ini sekaligus menjadi cermin evaluatif: sejauh mana daerah mampu menerjemahkan agenda nasional menjadi kebijakan operasional yang konsisten, terukur, dan berkelanjutan. Di titik inilah, Tapanuli Utara—seperti banyak daerah lain di Indonesia—menghadapi ujian sesungguhnya dari kebijakan negara.
Terbit: Senin 12/01/2026
Jonaer Silaban
