TARUTUNG, Senin 11 Mei 2026.
Ribaknews.id
Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat menerima diskusi bersama Aliansi Mahasiswa Peduli Tapanuli Utara di Aula Martua Kantor Bupati Tapanuli Utara, Tarutung, Senin (11/5/2026).
Pertemuan tersebut membahas persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi yang belakangan dikeluhkan masyarakat, khususnya para petani di sejumlah wilayah di Kabupaten Tapanuli Utara.
Dalam forum dialog itu, perwakilan mahasiswa menyampaikan sedikitnya 12 poin aspirasi terkait distribusi dan ketersediaan pupuk bersubsidi yang dinilai masih menjadi persoalan di lapangan.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan berbagai langkah intervensi untuk membantu mengatasi persoalan distribusi pupuk.
“Saya sudah beberapa kali mengumpulkan distributor, meninjau langsung gudang hingga menurunkan alat untuk membantu distribusi,” ujar Bupati.
Ia mengatakan, pemerintah daerah juga telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait, termasuk menekankan perlunya solusi dari PT Pupuk Indonesia atas kendala produksi dan distribusi pupuk dari PT Pupuk Iskandar Muda Aceh.
Menurut Bupati, persoalan tersebut tidak sepenuhnya dapat diintervensi pemerintah daerah karena berkaitan dengan rantai distribusi dan produksi di tingkat nasional.
“Kita juga siap membentuk satgas yang terdiri dari pemerintah daerah dan Forkopimda dengan melibatkan media massa dan mahasiswa,” jelasnya.
Bupati menambahkan, pengawasan terhadap kios penyalur pupuk juga terus diperketat guna mencegah terjadinya penyimpangan distribusi di lapangan.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah telah memberikan teguran keras terhadap kios-kios yang terbukti bermasalah dalam penyaluran pupuk bersubsidi.
“Kita telah menegur keras kios yang bermasalah. Apabila masih berulang akan dicabut izinnya,” tegas Bupati.
Selain itu, Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa dan media massa, untuk ikut mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi agar tepat sasaran dan sesuai aturan.
“Kami akan tetap berupaya semaksimal mungkin. Bersama-sama kita awasi penyaluran pupuk bersubsidi ini. Terima kasih atas masukan adik-adik mahasiswa,” lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan penyempurnaan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) di beberapa kecamatan melalui skema “Harga Kewajaran”.
Melalui kebijakan itu, pemerintah daerah memberikan subsidi ongkos distribusi dari tingkat kecamatan hingga ke desa agar harga pupuk tetap terjangkau bagi petani.
Langkah tersebut diharapkan mampu membantu mengurangi beban biaya distribusi sekaligus menjaga stabilitas harga pupuk di tingkat masyarakat.
Diskusi berlangsung terbuka dan interaktif dengan berbagai masukan dari mahasiswa terkait pengawasan distribusi pupuk, transparansi penyaluran, hingga perlunya penguatan pengawasan di lapangan.
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berharap kolaborasi antara pemerintah, mahasiswa, Forkopimda, dan media massa dapat menjadi solusi dalam memastikan distribusi pupuk bersubsidi berjalan lebih tertib, merata, dan tepat sasaran demi mendukung sektor pertanian daerah.
Diterbitkan Media Ribak News ID
Penulis/Redaktur
