Doloksanggul – Kamis 30 Oktober 2025 Ribaknews.id
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menggelar Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 dan Peningkatan Literasi Statistik Masyarakat di Hotel Akasi, Doloksanggul, Rabu (30/10/2025). Acara ini menjadi bagian penting dari persiapan menuju pelaksanaan sensus yang dijadwalkan berlangsung pada Mei hingga Juli 2026.
Kegiatan dihadiri tokoh penting, di antaranya Anggota DPR RI Martin Manurung, Inspektur Utama BPS RI Dr. Dadang Hardiwan, S.Si., M.Si., Wakil Ketua DPRD Humbahas Marsono Simamora, Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara, Kepala BPS Humbahas, serta jajaran pejabat daerah seperti Plt. Asisten Pemerintahan Adrianus Mahulae dan Plt. Kadis Kominfo Irma Simanungkalit. Sejumlah pelaku usaha lokal dan masyarakat turut hadir sebagai peserta aktif dalam diskusi.
Data Jadi Fondasi Pembangunan Daerah
Dalam sambutannya, Bupati Humbang Hasundutan Dr. Oloan Paniaran Nababan, SH., MH., menegaskan bahwa percepatan pembangunan di daerah harus ditopang oleh data yang akurat dan terintegrasi. Ia menyebut Sensus Ekonomi 2026 sebagai momentum penting untuk memperbarui peta ekonomi daerah secara komprehensif.
> “Melalui Sensus Ekonomi 2026, kita akan memperoleh gambaran menyeluruh tentang struktur ekonomi, potensi usaha, dan dinamika kegiatan ekonomi masyarakat. Data inilah yang nantinya menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran,” ujar Bupati.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya literasi statistik masyarakat. Menurutnya, masyarakat yang memahami arti data akan lebih bijak dalam mengambil keputusan, baik di bidang usaha, pendidikan, maupun kebijakan sosial.
> “Pembangunan cepat tidak mungkin terjadi tanpa data akurat. Karena itu, dukungan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci keberhasilan sensus ini,” tegasnya.
Peran DPR dan BPS: Dorong Partisipasi Aktif
Anggota DPR RI Martin Manurung dalam arahannya menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya data dalam proses pembangunan nasional. Ia menegaskan, hasil sensus ekonomi tidak hanya menjadi tolok ukur perkembangan daerah, tetapi juga menjadi dasar kebijakan fiskal dan investasi di tingkat nasional.
> “Data hasil sensus menjadi pondasi pembangunan kabupaten, provinsi, dan nasional. Tanpa data yang valid, arah kebijakan akan kehilangan kompasnya,” kata Martin.
Sementara itu, Inspektur Utama BPS RI Dr. Dadang Hardiwan menjelaskan bahwa BPS telah menyiapkan berbagai fasilitas pelayanan publik berbasis data. Kini, masyarakat bisa mengakses data melalui kantor BPS setempat maupun melalui Pojok Statistik yang telah disediakan untuk pelajar, mahasiswa, dan pelaku usaha.
> “BPS membuka akses informasi seluas-luasnya. Jika masyarakat membutuhkan data profil daerah, cukup datang ke kantor BPS atau mengakses pojok statistik kami,” jelasnya.
Tantangan dan Kesiapan Lapangan
Meskipun semangat partisipasi tinggi, tantangan tetap mengintai. Salah satunya adalah rendahnya pelaporan dari pelaku usaha informal. Banyak usaha kecil enggan memberikan data karena khawatir terkait pajak atau birokrasi. Karena itu, Bupati Oloan menegaskan perlunya pendekatan yang lebih persuasif dan edukatif kepada masyarakat desa dan pelaku UMKM.
BPS Humbahas sendiri tengah menyiapkan tenaga enumerator, perangkat digital, serta program sosialisasi lanjutan di tingkat kecamatan dan desa. Targetnya, seluruh sektor usaha – dari perdagangan, pertanian, hingga industri rumah tangga – tercatat secara lengkap tanpa tumpang tindih data.
Literasi Statistik: Dari Data Jadi Aksi
Peningkatan literasi statistik menjadi agenda lanjutan dari kegiatan ini. Pemerintah daerah berkomitmen agar hasil sensus tidak sekadar berhenti di angka, tetapi benar-benar menjadi dasar dalam penyusunan program kerja setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Dengan data yang kuat, kebijakan pembangunan diharapkan lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Sosialisasi ditutup dengan sesi diskusi interaktif bersama peserta, yang diisi oleh para pembicara dari BPS, akademisi, dan pelaku usaha. Diskusi tersebut menegaskan satu hal penting: data bukan sekadar catatan, melainkan pijakan untuk masa depan Humbang Hasundutan yang lebih terencana dan berdaya saing.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menegaskan komitmennya membangun budaya data di tengah masyarakat. Sensus Ekonomi 2026 bukan hanya proyek statistik, melainkan langkah strategis membangun fondasi ekonomi berbasis bukti. Dengan dukungan seluruh pihak—pemerintah, DPR, BPS, dan masyarakat—Humbang Hasundutan diharapkan mampu menapaki pembangunan yang lebih terukur, transparan, dan berkelanjutan.
