Jakarta – Ribaknews.id
Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu Kabupaten Humbang Hasundutan, Ny. Erma Oloan P. Nababan, melakukan dua audiensi penting dalam satu hari di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia. Agenda padat tersebut bertujuan memperjuangkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Air Minum, Sanitasi, serta kebutuhan Air Baku untuk masyarakat Humbang Hasundutan pada tahun anggaran 2026.
Audiensi Pertama: Perjuangan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi
Pertemuan pertama berlangsung pada pukul 12.30 WIB di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Delegasi diterima langsung oleh Direktur Air Minum Oskar R.H. Siagian bersama jajaran Direktorat Sanitasi. Kehadiran Ketua TP Posyandu didampingi sejumlah pimpinan OPD strategis seperti Kepala Dinas PKP Anggiat Simanullang, Kadis Kopenaker Nurliza Pasaribu, Plt. Kadis Parpora Dina V.W.O. Simamora, Plt. Kadis PMDP2A Indrawati Purba, serta perwakilan Bappelitbangda.
Dalam kesempatan itu, Ny. Erma memaparkan empat usulan prioritas yang dinilai sangat krusial bagi peningkatan layanan dasar masyarakat, yakni:
1. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) serta jaringan distribusi utama Kecamatan Tarabintang
2. Pengadaan dan pemasangan jaringan perpipaan serta sambungan rumah (SR) untuk mendukung Inpres Air Minum SPAM Kecamatan Pollung dan Parlilitan
3. Pembangunan Reservoir Ibu Kota Kecamatan (IKK) Onan Ganjang
4. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Humbang Hasundutan
Direktorat Air Minum dan Sanitasi merespons positif usulan tersebut dan menyarankan Pemkab Humbang Hasundutan untuk segera melengkapi Readiness Criteria (RC) agar kegiatan dapat diproses dalam perencanaan tahun 2026. RC yang dimaksud meliputi kesiapan lahan, dokumen DED, kajian teknis, serta administrasi pendukung lainnya.
Dokumentasi Resmi Audiensi
Foto: Dokumentasi Pemkab Humbang Hasundutan
“Delegasi Pemkab Humbang Hasundutan saat melakukan audiensi di Direktorat Air Tanah dan Air Baku Kementerian PUPR, membahas usulan pembangunan Air Baku untuk Kecamatan Lintongnihuta dan Pakkat serta pemenuhan dokumen Readiness Criteria (RC).”
Foto memperlihatkan suasana rapat serius di ruang Direktorat Air Tanah dan Air Baku. Pejabat kementerian tampak menelaah berkas yang dipresentasikan delegasi Humbang Hasundutan, sementara para peserta mencatat dan mengikuti pembahasan teknis secara detail. Dokumentasi ini menegaskan bahwa pembahasan berjalan fokus, mencakup urgensi kebutuhan air bersih di daerah-daerah rawan air minum.
Audiensi Kedua: Fokus Utama Pemenuhan Air Baku
Audiensi kedua berlangsung pukul 14.30 WIB di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) dan diterima oleh Direktur Air Tanah dan Air Baku, Dr. Ismail Widadi, ST., M.Sc., bersama jajaran teknis. Pada kesempatan ini, Ketua TP Posyandu kembali memperjuangkan dua kebutuhan yang dianggap paling mendesak untuk masyarakat:
1. Pembangunan Air Baku Kecamatan Lintongnihuta
2. Pembangunan Air Baku Kecamatan Pakkat
Kedua kecamatan tersebut diketahui berada dalam kategori wilayah yang sering mengalami kerawanan air minum, baik saat musim kemarau maupun pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Program Air Baku ini menjadi salah satu solusi jangka panjang untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi rumah tangga, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga unit-unit Posyandu di wilayah tersebut.
Pihak Ditjen SDA menyampaikan kesiapan mendukung usulan tersebut, dengan catatan penting bahwa Pemkab Humbang Hasundutan harus segera memenuhi RC seperti kesiapan lahan, Detail Engineering Design (DED), serta dokumen Surat Izin Pemakaian Air (SIPA).
Komitmen Pemerintah Daerah
Menutup dua pertemuan tersebut, Ny. Erma Oloan P. Nababan menegaskan komitmennya bersama Pemkab Humbang Hasundutan untuk mempercepat pemenuhan dokumen teknis dan administratif sehingga program pembangunan dapat direalisasikan pada tahun 2026.
“Semoga Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR dapat memberikan perhatian penuh agar kebutuhan dasar masyarakat Humbang Hasundutan dapat segera terpenuhi,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa penguatan layanan dasar seperti air minum, sanitasi, dan air baku merupakan fondasi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Terutama bagi desa-desa yang selama ini mengalami kekurangan akses air bersih, realisasi program ini akan menjadi perubahan signifikan yang berdampak langsung bagi kesehatan, sanitasi, pendidikan, serta keberlanjutan layanan Posyandu.
📝Redaksi: ribaknews.id — Aktual, Kritis, dan Terpercaya (Jonaer Silaban)
