Visitasi PKN II Rumuskan Strategi Pascabencana Tapsel

Lima rekomendasi disusun untuk memperkuat tata kelola pemulihan pascabencana yang lebih tangguh, terintegrasi, dan berorientasi pada pelayanan publik.

TAPANULI SELATAN – Rabu 22 Juli 2026. Ribaknews.id

Kegiatan visitasi lapangan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XII Kelompok IV di Kabupaten Tapanuli Selatan menghasilkan lima rekomendasi strategis guna memperkuat tata kelola pemulihan pascabencana yang lebih efektif, terintegrasi, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Visitasi tersebut merupakan bagian dari proses pembelajaran PKN II yang berfokus pada penguatan kepemimpinan adaptif, mitigasi bencana, serta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Salah satu peserta kegiatan adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tapanuli Utara), Josua Jamot Erwin Hutabarat, ST., ME., yang mengikuti PKN II Angkatan XII sebagai bagian dari pengembangan kompetensi kepemimpinan aparatur sipil negara.

Lima rekomendasi yang dihasilkan meliputi penguatan sistem pemulihan pelayanan publik berbasis satu data (real time), peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan kapasitas aparatur dan masyarakat, peningkatan kesiapsiagaan melalui Desa Tangguh Bencana (Destana), TAGANA, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), serta pendidikan kebencanaan.

Selain itu, peserta juga merekomendasikan percepatan rehabilitasi infrastruktur dan pemulihan layanan dasar dengan menerapkan prinsip Build Back Better, yaitu membangun kembali secara lebih baik, aman, dan tangguh terhadap risiko bencana.

Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Utara Dr. Agustinus, S.Si.T., M.T. mengapresiasi kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang dinilai cepat, tangguh, dan adaptif dalam menangani dampak bencana.

Sementara itu, Bupati Tapanuli Selatan H. Gus Irawan Pasaribu berharap rekomendasi hasil visitasi dapat menjadi masukan dalam memperkuat kebijakan mitigasi bencana sekaligus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah.

Seluruh hasil kajian akan dituangkan dalam bentuk policy brief sebagai rekomendasi kebijakan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Jonaer Silaban.S,Pd

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *