Senin 16 Maret 2026, Tapanuli Utara — Ribaknews.id
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menegaskan komitmennya menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui penguatan koordinasi pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi transaksi pemerintah. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat saat memimpin High Level Meeting bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Senin (16/3/2026).
Pertemuan yang digelar di Aula Martua Kantor Bupati itu menjadi momentum konsolidasi lintas sektor untuk memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga, terutama menjelang meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat menjelang Idul Fitri.
Dalam forum tersebut, Bupati menekankan pentingnya kerja kolektif antara pemerintah daerah, lembaga statistik, serta otoritas moneter dalam memantau dinamika harga dan pasokan komoditas pangan di daerah.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Deni Parlindungan Lumbantoruan, Sekretaris Daerah Henry M.M. Sitompul, pimpinan perangkat daerah, unsur Forkopimda, serta perwakilan Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik.
Bupati menyampaikan bahwa pengendalian inflasi di daerah tidak hanya bertumpu pada intervensi pasar, tetapi juga harus didukung penguatan sistem distribusi serta komunikasi publik yang efektif. Ia mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk memperkuat koordinasi dalam memantau pergerakan harga komoditas strategis.
Menurutnya, stabilitas harga menjadi faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Koordinasi yang kuat dan pemanfaatan data yang akurat menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas harga. Setiap langkah kebijakan harus berbasis data agar intervensi pemerintah benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Selain pengendalian inflasi, rapat tersebut juga menyoroti penguatan sektor produksi pangan daerah sebagai langkah strategis jangka panjang. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tengah mendorong pengembangan kawasan pertanian terpadu yang melibatkan generasi petani muda guna meningkatkan produktivitas dan kemandirian pangan daerah.
Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan lokal sekaligus menciptakan sistem produksi yang lebih modern dan efisien.
Di sisi lain, agenda rapat juga menyoroti percepatan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagai bagian dari transformasi tata kelola keuangan daerah.
Melalui TP2DD, pemerintah daerah terus mendorong penggunaan sistem transaksi non-tunai dalam berbagai layanan pemerintahan. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Digitalisasi transaksi pemerintah juga diyakini mampu meningkatkan efisiensi birokrasi sekaligus memperkuat pengawasan terhadap aliran keuangan daerah.
Bupati menegaskan bahwa transformasi digital bukan sekadar modernisasi sistem administrasi, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Selain itu, ia juga mengingatkan jajarannya untuk mencermati berbagai dinamika ekonomi global yang dapat berdampak pada kondisi ekonomi daerah, termasuk fluktuasi harga energi yang berpengaruh terhadap biaya distribusi barang dan logistik.
Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta untuk terus memantau perkembangan ekonomi nasional maupun global agar kebijakan yang diambil pemerintah daerah tetap adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi.
Dengan penguatan koordinasi antara TPID dan TP2DD, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berharap mampu menjaga stabilitas harga sekaligus mempercepat transformasi digital dalam sistem pemerintahan daerah.
Diterbitkan: Media Ribak News ID
Penulis/Redaktur
