Tapanuli Utara, Jumat 22 Mei 2026.
Ribaknews.id
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Training of Trainers (ToT) Digitalisasi Bantuan Sosial bagi agen dan pendamping di Aula Martua Kantor Bupati Tapanuli Utara, Jumat (22/05/2026). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut setelah Tapanuli Utara ditetapkan sebagai salah satu dari 42 kabupaten/kota piloting nasional digitalisasi bantuan sosial di Indonesia.
Pelaksanaan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat sistem perlindungan sosial berbasis digital yang lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran. Program ini juga menjadi langkah strategis dalam mendukung percepatan transformasi digital pelayanan publik di daerah.
Kegiatan berskala nasional itu dibuka oleh Bupati Tapanuli Utara yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Satya Dharma Nababan, S.Sos., M.Si. Hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Integrasi Data Kependudukan Daerah Ditjen Dukcapil Kemendagri Ir. R. Agus Irawan, MP, Kasubdit Monev dan Dokumentasi Ditjen Dukcapil Mohammad Priyono, SH, MH, perwakilan Kementerian Sosial RI, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), serta perwakilan Bank Indonesia.
Sebelumnya, rangkaian kegiatan telah dimulai sejak Kamis (21/05/2026) melalui sosialisasi dan bimtek digitalisasi bantuan sosial yang dibuka Wakil Bupati Tapanuli Utara Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., didampingi Sekretaris Daerah Drs. Henry M.M. Sitompul, M.Si.
Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tapanuli Utara Rafles Sergius Gultom dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ToT dilaksanakan dalam dua sesi untuk mengakomodasi total 510 peserta dari 15 kecamatan di Tapanuli Utara.
Peserta terdiri dari 251 operator SIKS-NG, 124 petugas PPKB, 78 pekerja sosial masyarakat, 35 pendamping PKH, 14 pendamping TKSK, serta 8 ASN Dinas Sosial PPPA. Program tersebut mengacu pada keberhasilan pilot project digitalisasi bantuan sosial di Kabupaten Banyuwangi.
Direktur Integrasi Data Kependudukan Daerah Kemendagri Ir. R. Agus Irawan menekankan pentingnya optimalisasi penggunaan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam mendukung pelayanan perlindungan sosial maupun administrasi kependudukan lainnya.
Menurutnya, para agen dan pendamping memiliki peran penting dalam menyukseskan transformasi digital pelayanan publik, khususnya dalam proses verifikasi dan validasi data bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan data digital serta penggunaan perangkat teknologi secara bijak untuk menghindari ancaman serangan siber.
Sementara itu, perwakilan Kementerian Sosial RI menyampaikan bahwa keberadaan ratusan agen pendamping di Tapanuli Utara akan menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam memastikan integrasi data sosial berjalan optimal hingga tingkat lapangan.
Perwakilan KPTDP Samuel Tampubolon turut mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam mendukung program nasional tersebut. Menurutnya, terpilihnya Tapanuli Utara menjadi daerah piloting menunjukkan kesiapan daerah dalam menghadapi transformasi digital nasional, baik dari sisi infrastruktur teknologi maupun koordinasi pemerintahan.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berharap digitalisasi bantuan sosial dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat validasi data masyarakat, serta memastikan penyaluran bantuan sosial berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Diterbitkan Media Ribak News ID
Penulis/Redaktur
