Politik Empati KDM: Solidaritas Antardaerah Jadi Motor Pemulihan Pascabencana Tapanuli Utara

Kunjungan kemanusiaan Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi menampilkan praktik soft power kepala daerah melalui kolaborasi lintas wilayah di luar skema APBN/APBD.

TARUTUNG — Senin 12 Januari 2026 Ribaknews.id

Kunjungan Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) ke Kabupaten Tapanuli Utara tidak hanya bermakna sebagai agenda penyaluran bantuan kemanusiaan, tetapi juga merepresentasikan praktik politik empati dan soft power kepala daerah dalam merespons bencana. Melalui kolaborasi lintas daerah yang melibatkan pemerintah daerah, BUMD, dan jejaring sosial kemasyarakatan, bantuan miliaran rupiah disalurkan tanpa bergantung langsung pada mekanisme APBN maupun APBD.

Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., menyambut langsung rombongan KDM di Bandara Sisingamaraja XII Silangit, Senin (12/1/2026). Dalam kunjungan tersebut, KDM didampingi Bupati Cianjur dr. Mohammad Wahyu Ferdian, Sp.OG, Wali Kota Depok Dr. H. Supian Suri, M.M., pimpinan Bank Jawa Barat, serta unsur ASN dan Pramuka dari Jawa Barat.

Rangkaian kegiatan difokuskan pada peninjauan langsung wilayah terdampak bencana di enam kecamatan, sekaligus penyaluran bantuan yang mencakup relokasi dan pembangunan 58 unit rumah warga dengan nilai Rp75 juta per unit, pembangunan rumah ibadah, fasilitas desa, santunan sosial, serta dukungan ekonomi bagi masyarakat dan pelaku UMKM terdampak.

Di Desa Pagaran Lambung I, Kecamatan Adian Koting, bantuan sebesar Rp1,5 miliar disalurkan untuk pembangunan dan relokasi 20 unit rumah warga. Bantuan tambahan berupa pembangunan kantor desa Rp250 juta, pengadaan fasilitas desa Rp15 juta, serta santunan Rp25 juta kepada keluarga korban meninggal dunia turut diserahkan secara langsung. Skema bantuan serupa juga disalurkan ke Desa Simangumban Julu, Kecamatan Simangumban (Rp400 juta), Desa Robean, Kecamatan Purbatua (Rp300 juta), serta Desa Sukamaju, Kecamatan Pahae Jae (Rp625 juta).

Berbeda dari pola penanganan bencana yang umumnya menunggu intervensi anggaran pusat, bantuan ini bersumber dari inisiatif antardaerah dan lembaga non-APBN/APBD, termasuk dukungan Bank Jawa Barat. Model ini menunjukkan bagaimana jejaring politik dan institusional kepala daerah dapat dimobilisasi sebagai instrumen pemulihan sosial yang cepat dan fleksibel.

Di Kantor Dekranasda Tapanuli Utara, KDM kembali menyalurkan bantuan pembangunan 25 unit rumah untuk warga terdampak di Kecamatan Tarutung, Sipoholon, dan Parmonangan. Pada kesempatan yang sama, KDM membeli produk tenun perajin lokal serta memberikan bantuan kepada penenun lansia penyandang disabilitas. Langkah tersebut dinilai sebagai upaya pemulihan ekonomi berbasis komunitas, bukan sekadar bantuan karitatif.

Secara simbolik, pendekatan KDM yang komunikatif, penuh candaan, dan membaur dengan warga memperkuat dimensi soft power personal seorang kepala daerah. Kehadiran langsung di lokasi bencana, dialog dengan masyarakat, serta respons emosional yang ditampilkan menjadi instrumen legitimasi politik berbasis empati, bukan kekuasaan formal.

Dalam pernyataannya, Kang Dedi Mulyadi menekankan pentingnya membangun harapan masyarakat pascabencana. “Saya berharap musibah ini segera berlalu. Semoga masyarakat Tapanuli Utara bangkit, memasuki masa baru yang lebih cerah, dan kembali menjalani kehidupan yang lebih baik,” ujarnya.

Bupati Tapanuli Utara menilai kolaborasi tersebut memiliki arti strategis bagi percepatan pemulihan daerah. “Bantuan ini sangat berarti dan menunjukkan bahwa solidaritas antardaerah dapat menjadi kekuatan nyata dalam situasi darurat. Atas nama Pemerintah dan masyarakat Tapanuli Utara, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kang Dedi Mulyadi dan seluruh rombongan,” kata JTP Hutabarat.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara juga menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh bantuan secara transparan dan akuntabel. Pengawasan distribusi dan pemanfaatan bantuan akan dilakukan agar tepat sasaran serta memberi dampak berkelanjutan bagi pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak bencana.

Kunjungan ini sekaligus menjadi preseden bahwa penanganan bencana tidak semata bergantung pada struktur fiskal pusat, melainkan dapat diperkuat melalui kolaborasi horizontal antardaerah berbasis empati, jejaring institusional, dan kepemimpinan personal.

Jonaer Silaban

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *