Humbang Hasundutan, Selasa 26 Mei 2026.
Ribaknews.id
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (PMDP2A) menggelar kegiatan advokasi dan sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Aula Huta Mas Doloksanggul.
Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya memperkuat pemahaman seluruh pemangku kepentingan terkait pentingnya penerapan perspektif gender dalam proses pembangunan daerah, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi program.
Sekretaris Dinas PMDP2A, Redi Antonius Nababan, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi seluruh peserta agar mampu mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan dan program pembangunan.
Menurutnya, pembangunan yang responsif gender akan mendorong terciptanya akses dan manfaat yang setara bagi laki-laki maupun perempuan di berbagai sektor kehidupan masyarakat.
Kegiatan sosialisasi tersebut menghadirkan narasumber Dra. Marhamah Siregar dari Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kabupaten Deli Serdang.
Selain diikuti sejumlah organisasi perangkat daerah dan para camat, kegiatan itu juga dihadiri berbagai unsur lembaga dan organisasi, di antaranya TP PKK, Dharma Wanita Persatuan (DWP), BPS, KPU, Bawaslu, hingga Wanita Katolik RI Cabang Humbang Hasundutan.
Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Eliapzan Sihotang, yang mewakili Bupati Humbahas dalam sambutannya menegaskan bahwa Pengarusutamaan Gender merupakan strategi penting untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
Menurutnya, PUG bukan hanya berkaitan dengan kepentingan perempuan, tetapi menjadi strategi pembangunan agar laki-laki dan perempuan memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam seluruh program pemerintah.
“Pengarusutamaan gender bukan sekadar urusan perempuan, tetapi strategi pembangunan agar seluruh masyarakat memperoleh manfaat yang adil dan setara,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pelaksanaan PUG tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah serta dukungan berbagai pemangku kepentingan.
Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong penguatan komitmen bersama dalam menerapkan kebijakan pembangunan yang responsif gender melalui penganggaran, perencanaan, hingga pelaksanaan program di lapangan.
Selain itu, penguatan kelompok kerja PUG juga dinilai penting guna mempercepat implementasi pengarusutamaan gender di Kabupaten Humbang Hasundutan.
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan berharap kegiatan advokasi dan sosialisasi tersebut mampu meningkatkan pemahaman seluruh peserta terkait pentingnya pembangunan yang inklusif, adil, dan berorientasi pada kesetaraan gender.
Melalui kolaborasi antara pemerintah dan berbagai unsur masyarakat, implementasi Pengarusutamaan Gender diharapkan dapat berjalan lebih optimal demi mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Diterbitkan Media Ribak News ID
Penulis/Redaktur
