HUMBANG HASUNDUTAN – Senin 06 April 2026. Ribaknews.id
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan didorong untuk mempercepat implementasi program pengendalian inflasi, layanan kesehatan, dan pembangunan perumahan rakyat agar tidak berhenti pada tataran koordinasi semata.
Dorongan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang diikuti secara nasional oleh seluruh pemerintah daerah, Senin (6/4/2026).
Bupati Humbang Hasundutan Dr. Oloan Paniaran Nababan melalui Kepala Bappelitbangda Pahala Lumban Gaol mengikuti rapat secara virtual bersama jajaran OPD terkait.
Dalam forum tersebut, pemerintah pusat menegaskan bahwa pengendalian inflasi harus diwujudkan melalui langkah konkret di lapangan, terutama dalam menjaga stabilitas harga komoditas pangan strategis seperti beras, cabai, bawang, daging ayam, dan minyak goreng.
Momentum pasca-Lebaran dinilai menjadi periode krusial karena berpotensi memicu kenaikan harga akibat tingginya permintaan dan gangguan distribusi.
Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak hanya memantau, tetapi juga aktif melakukan intervensi melalui operasi pasar, gerakan pangan murah, penguatan cadangan pangan daerah, serta pengawasan distribusi barang.
Di sektor kesehatan, perhatian diarahkan pada percepatan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Pemerintah pusat menilai masih terdapat tantangan klasik di daerah, seperti lambatnya administrasi, ketidaksinkronan data, serta rendahnya serapan anggaran pada awal tahun.
Jika tidak segera diatasi, kondisi tersebut berpotensi menghambat peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar, khususnya di puskesmas dan rumah sakit.
Pengawasan terhadap obat dan makanan juga menjadi bagian penting dalam pembahasan, dengan melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan guna memastikan keamanan konsumsi masyarakat tetap terjaga.
Sementara itu, dalam Program 3 Juta Rumah, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan percepatan penyediaan lahan, penyederhanaan perizinan, serta kesiapan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan listrik.
Program ini dinilai tidak hanya menyasar kebutuhan hunian, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang luas melalui penciptaan lapangan kerja dan perputaran ekonomi lokal.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menyatakan kesiapan untuk memperkuat langkah implementatif di lapangan serta meningkatkan koordinasi lintas sektor agar kebijakan pusat dapat berjalan efektif di daerah.
Dengan percepatan tersebut, diharapkan pengendalian inflasi, peningkatan layanan kesehatan, dan pembangunan perumahan rakyat dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Diterbitkan Media Ribak News ID
Penulis/Redaktur
