Doloksanggul – Kamis, 23 Oktober 2025 | Ribaknews.id
Kritik tajam Lembaga Swadaya Masyarakat Dewan Aksi Masyarakat Indonesia (LSM DAMI) Sumatera Utara terhadap proyek Terminal Doloksanggul mendadak menjadi topik hangat di ruang publik Humbang Hasundutan. LSM yang diketuai Rian Marbun itu menuding terminal tersebut mangkrak dan menuntut pertanggungjawaban pemerintah daerah. Namun, langkah itu justru memunculkan tanda tanya besar di kalangan media dan pengamat lokal.
Pasalnya, proyek terminal tersebut dibangun pada masa pemerintahan Bupati Dosmar Banjarnahor, yang memimpin Humbahas selama dua periode atau hampir satu dekade. Aneh bin nyata, selama kurun waktu itu nyaris tak terdengar kritik berarti dari LSM yang kini lantang bersuara. Pertanyaan pun muncul: mengapa isu lama ini diungkit kembali, tepat ketika Bupati Oloan P. Nababan tengah berupaya menata ulang sistem pemerintahan?
> “Kalau memang niatnya murni mengawal anggaran publik, mengapa baru sekarang bersuara? Mengapa diam ketika proyek itu dibangun?” ujar seorang jurnalis senior Doloksanggul yang enggan disebut namanya.
Kritik Mendadak, Publik Cium Aroma Motif Terselubung
LSM DAMI diketahui baru aktif kembali dalam setahun terakhir. Publik pun bertanya-tanya mengapa lembaga tersebut baru menunjukkan taringnya di era kepemimpinan Oloan P. Nababan, bukan ketika proyek terminal digagas dan dikerjakan di masa Dosmar.
Sejumlah kalangan menilai langkah LSM ini tidak proporsional dan cenderung tendensius, karena proyek tersebut jelas merupakan warisan pemerintahan sebelumnya.
> “Pemerintahan Oloan baru berjalan satu tahun lebih. Wajar bila masih banyak aset yang sedang ditata dan diverifikasi. Tapi melimpahkan semua kesalahan masa lalu kepada pemerintahan baru jelas tidak adil,” ujar seorang pemerhati kebijakan publik Humbahas.
Di sisi lain, muncul dugaan kuat bahwa isu ini bernuansa politis, diarahkan untuk mengaburkan fokus publik dari agenda penertiban dan reformasi birokrasi yang sedang dijalankan pemerintah daerah.
Kadis Perhubungan Humbahas: “Kami Justru Menertibkan, Bukan Menyalahkan”
Menanggapi hebohnya pemberitaan, Kepala Dinas Perhubungan Humbang Hasundutan, Ramli Nababan, akhirnya angkat bicara. Ia menegaskan bahwa pembangunan terminal dilakukan pada masa pemerintahan sebelumnya, dan kini Pemkab tengah berupaya menata serta memaksimalkan pemanfaatannya.
> “Kami tidak menutup-nutupi apa pun. Terminal itu memang dibangun di masa pemerintahan Bupati Dosmar. Saat ini kami sedang melakukan pembenahan agar aset tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Ramli, Kamis (23/10/2025).
Ramli menyebut pihaknya telah melakukan inventarisasi fasilitas terminal, mengkaji kebutuhan operasional, serta memperkuat koordinasi lintas instansi.
> “Pemerintahan sekarang justru ingin menata, bukan mencari kambing hitam. Kritik tetap kami hargai, tapi harus berdasarkan data dan konteks, bukan sekadar menggiring opini,” tegasnya.
Ia menambahkan, Dinas Perhubungan telah berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah untuk memastikan seluruh aset lama dikelola secara transparan dan akuntabel.
Media Nilai Kritik LSM DAMI Tidak Berimbang
Koordinator Wilayah Media Putra Bhayangkara Tapanuli Raya bersama sejumlah media lokal lainnya menilai kritik LSM DAMI terlalu menyederhanakan persoalan kompleks dan mengabaikan kronologi historis proyek tersebut.
Menurut para jurnalis, kritik publik tentu wajar dalam demokrasi, tetapi menggiring opini tanpa memahami tahun anggaran, kontraktor pelaksana, serta hasil audit resmi, hanya akan menyesatkan masyarakat.
> “Kalau mau buka kasus terminal, buka semuanya: siapa pengguna anggaran, siapa kontraktor, dan bagaimana hasil auditnya. Jangan asal tuduh di masa pemerintahan yang baru,” tegas salah satu redaktur peliput.
Media menolak arah opini yang mencoba mengesankan seolah Terminal Doloksanggul adalah produk penuh dari pemerintahan saat ini.
Publik Desak Audit Menyeluruh, Bukan Opini Setengah Jalan
Sejumlah jurnalis dan tokoh masyarakat meminta Kejaksaan Negeri Humbahas dan Inspektorat Provinsi Sumut melakukan audit menyeluruh terhadap proyek Terminal Doloksanggul — mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga serah terima aset.
> “Kalau memang ada kejanggalan, buka saja hasil auditnya. Jangan hanya ramai di media sosial tanpa data,” ujar seorang tokoh masyarakat Doloksanggul.
Masyarakat berharap kritik yang muncul bukan dijadikan alat politik, melainkan menjadi dorongan untuk transparansi dan penegakan aturan yang berkeadilan.
Publik Tak Mau Dijadikan Korban Opini
Di tengah upaya Bupati Oloan P. Nababan menertibkan aset dan memperbaiki birokrasi, langkah LSM yang mengangkat isu lama ini dinilai tidak relevan dan sarat kepentingan. Publik pun meminta agar setiap kritik disertai data valid dan konteks yang jelas, agar tidak menjadi sekadar “resep lama yang dipanaskan kembali” demi kepentingan politik sesaat.
