Tarutung, Jumat 17 April 2026. Ribaknews.id
Kunjungan kerja Komandan Korem 023/Kawal Samudera (Danrem 023/KS) Iwan Budiarso ke Markas Kodim 0210/Tapanuli Utara, Tarutung, Jumat (17/4/2026), menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan kepolisian. Namun di balik seremoni penyambutan, publik menanti implementasi konkret dari kolaborasi lintas sektor tersebut.
Kedatangan Danrem disambut langsung oleh Wakil Bupati Deni Parlindungan Lumbantoruan bersama Dandim 0210/TU Ronald Tampubolon dan Kapolres Ernis Sitinjak. Hadir pula Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab Rem 023 PD I/Bukit Barisan, Ny. Miya Iwan B, yang menandai kuatnya unsur organisasi pendamping dalam struktur militer.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung percepatan pembangunan di wilayah Tapanuli Utara. Pernyataan tersebut mencerminkan narasi yang kerap muncul dalam berbagai agenda seremonial pemerintahan.
Namun demikian, pertanyaan mendasar yang muncul adalah sejauh mana sinergi tersebut telah diterjemahkan dalam program nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Secara struktural, kehadiran TNI di daerah melalui satuan teritorial seperti Kodim memiliki peran strategis, tidak hanya dalam aspek pertahanan, tetapi juga dalam mendukung pembangunan. Program seperti TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), pendampingan ketahanan pangan, hingga keterlibatan dalam penanganan bencana merupakan contoh konkret yang selama ini dijalankan.
Dalam konteks ini, kunjungan Danrem seharusnya menjadi ruang evaluasi terhadap efektivitas program-program tersebut. Apakah intervensi TNI telah mampu menjawab persoalan riil di masyarakat, seperti keterbatasan infrastruktur desa, akses pertanian, atau kerentanan terhadap bencana alam?
Sayangnya, rilis resmi kegiatan tidak menguraikan secara spesifik agenda pembahasan maupun hasil yang dicapai dalam kunjungan tersebut. Tidak ada penjelasan mengenai program prioritas yang akan didorong, ataupun langkah konkret yang akan diambil pascakunjungan.
Ketiadaan informasi ini memperkuat kesan bahwa kegiatan masih berada pada tataran simbolik. Padahal, dalam situasi pembangunan daerah yang menuntut percepatan dan efisiensi, publik membutuhkan transparansi mengenai arah kebijakan dan bentuk kolaborasi yang dijalankan.
Dari perspektif keamanan, sinergi antara TNI dan Polri memang menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas wilayah. Namun stabilitas yang dimaksud tidak hanya sebatas kondisi aman secara formal, melainkan juga mencakup ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat.
Di wilayah seperti Tapanuli Utara yang memiliki tantangan geografis dan distribusi pembangunan yang tidak merata, pendekatan kolaboratif lintas sektor menjadi kebutuhan. Oleh karena itu, peran TNI tidak bisa dilepaskan dari upaya pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.
Kunjungan kerja pejabat militer ke daerah idealnya tidak berhenti pada seremoni penyambutan, tetapi menjadi titik awal penguatan program berbasis kebutuhan lokal. Tanpa itu, narasi “sinergi” berisiko menjadi sekadar retorika yang berulang tanpa ukuran keberhasilan yang jelas.
Ke depan, pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diharapkan tidak hanya menegaskan komitmen kerja sama, tetapi juga menghadirkan indikator kinerja yang terukur. Publik berhak mengetahui sejauh mana kolaborasi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Dengan demikian, kunjungan Danrem 023/KS kali ini akan lebih bermakna apabila diikuti dengan langkah nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan sekadar memperkuat koordinasi di tingkat elite, tetapi juga mempercepat perubahan di tingkat akar rumput.
Diterbitkan Media Ribak News ID
Penulis/Redaktur
