Humbang Hasundutan – Senin 15 Desember 2025 Ribaknews.id
Kementerian Sosial Republik Indonesia merampungkan tugas penanganan bencana di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Penyelesaian tugas tersebut ditandai dengan audiensi pamit perwakilan Kemensos kepada Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan P. Nababan, SH, MH, setelah beberapa hari melakukan pendampingan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.
Audiensi tersebut menjadi penutup resmi fase tanggap darurat yang dijalankan pemerintah pusat di daerah terdampak bencana. Selain sebagai agenda administratif, pertemuan ini juga mencerminkan berjalannya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam sistem penanggulangan bencana nasional.
Bupati Humbang Hasundutan menyampaikan apresiasi atas peran aktif Kemensos yang dinilai cepat dan responsif dalam membantu masyarakat. Ia menegaskan bahwa kehadiran pemerintah pusat di tengah situasi darurat memberikan dampak signifikan bagi pemulihan sosial warga terdampak.
> “Kami menyampaikan terima kasih atas bantuan dan perhatian yang diberikan kepada masyarakat Humbang Hasundutan. Kehadiran Kementerian Sosial menunjukkan bahwa negara hadir dan bekerja saat masyarakat membutuhkan,” ujar Oloan P. Nababan.
Keterlibatan Kemensos di Humbang Hasundutan merupakan bagian dari pelaksanaan mandat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam konteks tersebut, Kemensos bertugas memastikan perlindungan sosial bagi korban bencana, khususnya kelompok rentan, melalui penyaluran bantuan logistik, dukungan sosial, serta pendampingan awal pasca bencana.
Selama masa tanggap darurat, pemerintah pusat dan daerah melakukan koordinasi intensif untuk memastikan bantuan tersalurkan secara tepat sasaran. Pemerintah daerah berperan dalam pendataan kebutuhan masyarakat dan penguatan distribusi bantuan di lapangan, sementara Kemensos menjalankan fungsi kebijakan dan dukungan operasional.
Berakhirnya tugas Kemensos di lapangan menandai dimulainya fase transisi menuju rehabilitasi dan pemulihan lanjutan. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan diharapkan melanjutkan pendampingan masyarakat terdampak serta menginventarisasi kebutuhan pasca bencana yang memerlukan dukungan lintas kementerian dan lembaga.
Audiensi pamit tersebut juga memiliki makna strategis dalam hubungan pusat dan daerah. Pemerintah daerah tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga mitra aktif dalam implementasi penanggulangan bencana, mulai dari respons darurat hingga pemulihan jangka menengah.
Dalam konteks nasional, penanganan bencana di Humbang Hasundutan mencerminkan praktik koordinasi antarpemerintahan yang berjalan sesuai kerangka regulasi. Sinergi tersebut dinilai penting untuk memastikan efektivitas kebijakan kebencanaan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap peran negara dalam menghadapi situasi krisis.
Jonaer Silaban
