Doloksanggul, Kamis 11 Desember 2025 Ribaknews.id
Pemerintah Pusat Prioritaskan Pemulihan Pascabencana
Upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Humbang Hasundutan memasuki fase penting setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turun langsung memberikan pendampingan teknis. Melalui penugasan khusus dari Presiden, Kemendagri ditetapkan sebagai Ketua Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) untuk wilayah Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Kebijakan ini menandakan perhatian serius pemerintah pusat terhadap pemulihan daerah terdampak bencana, termasuk Humbang Hasundutan yang mengalami kerusakan luas pada infrastruktur dan permukiman masyarakat.
Dalam audiensi yang berlangsung di kantor Bupati Humbang Hasundutan, Bukit Inspirasi, perwakilan Kemendagri, Beny Marolop Pakpahan—Analis Ahli Madya Perizinan—melakukan pertemuan resmi dengan Bupati Humbahas, Dr. Oloan Paniaran Nababan, SH, MH. Pertemuan tersebut membahas langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk penyediaan data kerusakan yang komprehensif sebagai syarat utama dalam proses penganggaran pusat.
Kemendagri sebagai Ketua Satgas RR
Penunjukan Kemendagri sebagai Ketua Satgas RR dilakukan karena kementerian ini memiliki mandat pembinaan langsung terhadap pemerintah daerah. Ketika skala bencana melibatkan kerusakan lintas sektor, gangguan layanan publik, dan risiko lanjutan terhadap masyarakat, koordinasi pusat–daerah harus berada dalam satu komando. Dengan memimpin Satgas RR, Kemendagri diharapkan dapat mempercepat sinkronisasi data dan melancarkan jalur penganggaran dari berbagai kementerian teknis.
Penugasan teknis kepada pejabat ahli seperti Beny Marolop Pakpahan memperkuat sinyal bahwa pemerintah pusat tidak hanya bekerja pada tingkat kebijakan, tetapi juga turun hingga tingkat teknis administratif di daerah. Kehadiran pejabat khusus ini memungkinkan setiap tahapan RR—mulai dari verifikasi data, evaluasi lapangan, hingga penyusunan laporan kebutuhan pascabencana—dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.
Respons Cepat Bupati Humbang Hasundutan
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Oloan Paniaran Nababan menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan telah mempercepat pendataan kerusakan yang dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Langkah ini meliputi pendataan infrastruktur yang rusak, kerusakan rumah warga, kondisi jaringan air bersih dan listrik, serta dampak sosial ekonomi masyarakat di desa-desa terdampak.
Bupati juga menegaskan bahwa Kabag Tata Pemerintahan Umum (Tapemum) dilibatkan untuk memperkuat aspek legalitas dan administrasi data kerusakan. Upaya ini sangat penting agar seluruh dokumen yang diajukan ke pemerintah pusat memenuhi standar verifikasi, sehingga proses pengucuran anggaran tidak tertunda.
Melalui koordinasi intensif ini, pemerintah daerah menargetkan agar Humbang Hasundutan masuk dalam daftar prioritas penerima dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi yang melibatkan BNPB, Kementerian PUPR, Kementerian Sosial, dan kementerian terkait lainnya.
Tahapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Audiensi tersebut juga membahas dua pilar utama proses pemulihan pascabencana.
1. Tahap Rehabilitasi
Fokus rehabilitasi diarahkan pada upaya jangka pendek untuk mengembalikan fungsi layanan publik dan aktivitas masyarakat, meliputi:
Perbaikan akses jalan dan jembatan yang terputus
Normalisasi sungai dan drainase untuk mencegah bencana susulan
Pemulihan jaringan air bersih dan listrik
Dukungan psikososial kepada keluarga terdampak
Pemulihan pelayanan administrasi pemerintahan
Rehabilitasi menjadi kunci agar masyarakat dapat kembali beraktivitas sembari menunggu proses rekonstruksi yang lebih besar.
2. Tahap Rekonstruksi
Rekonstruksi merupakan proses jangka menengah-panjang, mencakup:
Pembangunan kembali rumah warga berdasarkan tingkat kerusakan
Pembangunan fasilitas umum yang lebih kuat dan tahan bencana
Penataan ruang berdasarkan peta kerawanan bencana
Penguatan sistem mitigasi dan kesiapsiagaan daerah
Kerjasama lintas kementerian dalam pembiayaan dan pembangunan ulang infrastruktur
Pendekatan “build back better” ditekankan agar wilayah terdampak memiliki ketahanan yang lebih kuat pada masa depan.
Makna Strategis Dukungan Kemendagri
Pendampingan Kemendagri menjadi tonggak penting bagi Humbang Hasundutan. Kehadiran pemerintah pusat memberikan tiga dampak utama:
Akselerasi Penganggaran
Dokumen administrasi yang tepat dan terverifikasi mempercepat pencairan anggaran pembangunan kembali daerah terdampak.
Validasi Data yang Lebih Cepat
Standarisasi data kerusakan sesuai format nasional meminimalisir revisi, sehingga proses pemulihan tidak terhambat.
Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah
Pemkab Humbahas mendapat penguatan dalam penyusunan kajian kebutuhan pascabencana (Jitupasna) dan rencana aksi pemulihan.
Audiensi antara Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kemendagri menjadi momentum penting dalam mempercepat pemulihan pascabencana. Dukungan pemerintah pusat memperkuat keyakinan bahwa pembangunan kembali Humbang Hasundutan tidak hanya berlangsung cepat, tetapi juga lebih terukur, kokoh, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat di masa mendatang.
Jonaer Silaban
Redaksi: ribaknews.id — Aktual, Kritis, dan Terpercaya
