Tapanuli Utara, Sabtu 10 Januari 2026 Ribaknews.id
Bencana banjir dan longsor yang melanda Kecamatan Purbatua, Kabupaten Tapanuli Utara, pada 24 Desember 2025 lalu kembali menegaskan satu persoalan lama: rapuhnya infrastruktur di wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Kerusakan jembatan Aek Sipurik-purik di Desa Janjinauli menjadi contoh nyata bagaimana satu titik infrastruktur dapat memutus akses ekonomi, pendidikan, dan layanan sosial masyarakat.
Sabtu (10/01/2026), Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., bersama Komandan Kodim 0210/Tapanuli Utara Letkol Kav Ronald Tampubolon, S.H., M.Han., meninjau langsung progres pembangunan jembatan tersebut. Peninjauan ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam merespons dampak bencana, namun sekaligus membuka kembali pertanyaan mendasar terkait kesiapan mitigasi bencana di wilayah Purbatua.
Jembatan Aek Sipurik-purik bukan sekadar fasilitas penghubung desa. Bagi warga Janjinauli, jembatan ini merupakan jalur utama distribusi hasil pertanian dan akses pelajar menuju sekolah. Sejak rusak akibat luapan sungai dan longsor, warga terpaksa menempuh jalur alternatif yang lebih jauh, meningkatkan biaya logistik dan risiko keselamatan, terutama saat musim hujan.
Dalam peninjauan lapangan, Bupati Taput menegaskan bahwa percepatan pembangunan jembatan menjadi prioritas agar aktivitas masyarakat dapat segera pulih. Namun, di balik proses pembangunan tersebut, muncul kekhawatiran bahwa perbaikan fisik semata tidak akan cukup jika faktor penyebab bencana tidak ditangani secara menyeluruh.
Sungai Aek Sipurik-purik yang melintasi kawasan ini kembali disorot. Sungai tersebut meluap saat intensitas hujan tinggi, membawa material lumpur dan bebatuan yang menghantam struktur jembatan. Pemerintah daerah merencanakan normalisasi sungai sebagai langkah pencegahan. Meski demikian, normalisasi tanpa pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) secara berkelanjutan dinilai berisiko hanya menjadi solusi sementara.
Wilayah Purbatua dikenal memiliki kontur berbukit dengan tingkat erosi yang tinggi. Jika tidak dibarengi dengan pengendalian tata guna lahan, reboisasi, serta pengawasan aktivitas di hulu sungai, ancaman banjir dan longsor berpotensi kembali terjadi. Kondisi ini menempatkan pembangunan jembatan baru pada risiko yang sama seperti sebelumnya.
Dalam dialog dengan masyarakat, Bupati mengajak warga untuk bergotong royong menjaga alur sungai setelah normalisasi dilakukan. Ajakan ini menandakan adanya kesadaran bahwa mitigasi bencana tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah. Namun demikian, masyarakat juga berharap adanya kebijakan yang lebih tegas dan terukur dari pemerintah daerah dalam mengelola kawasan rawan bencana.
Dandim 0210/Tapanuli Utara Letkol Kav Ronald Tampubolon menegaskan bahwa sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam pemulihan pascabencana. Menurutnya, dukungan TNI tidak hanya pada tahap tanggap darurat, tetapi juga dalam rehabilitasi dan rekonstruksi agar pembangunan berjalan aman dan berkelanjutan.
Rangkaian kunjungan kerja diakhiri dengan peninjauan ke SMP Negeri 1 Purbatua. Peninjauan ini mengingatkan bahwa dampak bencana tidak hanya merusak infrastruktur fisik, tetapi juga berpotensi mengganggu hak dasar masyarakat, khususnya anak-anak, untuk mendapatkan pendidikan yang aman dan layak.
Pemulihan pascabencana di Purbatua kini berada di titik krusial. Pembangunan jembatan menjadi simbol harapan, namun keberlanjutannya sangat ditentukan oleh keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat mitigasi bencana secara menyeluruh. Tanpa pembenahan hulu sungai dan pengelolaan lingkungan yang konsisten, risiko bencana serupa akan terus membayangi, bahkan setelah jembatan kembali berdiri.
Jonaer Silaban
