Humbang Hasundutan — Rabu 05 November 2025 Ribaknews.id
Lima fraksi DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan menyampaikan Pemandangan Umum atas Nota Pengantar Bupati tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R.APBD) Tahun Anggaran 2026 serta Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sidang paripurna berlangsung di ruang rapat utama DPRD, Rabu (5/11/2025), dengan dihadiri Bupati Humbang Hasundutan Dr. Oloan Paniaran Nababan, SH, MH, jajaran pejabat Pemkab, dan seluruh anggota dewan.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Parulian Simamora, didampingi Wakil Ketua Marsono Simamora dan Jessika Avelina Simamora. Dalam kesempatan itu, lima dari enam fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum melalui masing-masing juru bicara fraksi. Sedangkan Fraksi Perindo tidak hadir dalam rapat tersebut.
Adapun juru bicara fraksi yang menyampaikan pandangan umum yaitu Maurib H. Lumban Gaol, S.A.B dari Fraksi Golkar Solidaritas, Labuan Sihombing dari Fraksi Hanura, Gerhana Tumanggor, S.Pd.K dari Fraksi NasDem, Bosfer T.R. Nababan, SH, M.Hum dari Fraksi Gerindra, dan Tomos P. Purba, A.Md dari Fraksi Gabungan.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Parulian Simamora menegaskan bahwa forum paripurna merupakan bagian penting dari mekanisme checks and balances antara legislatif dan eksekutif. “Pemandangan umum ini bukan sekadar formalitas, tetapi wujud tanggung jawab politik DPRD dalam memastikan setiap rupiah anggaran tersalurkan secara efektif, efisien, dan berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.
Dorongan Optimasi PAD di Tengah Penurunan Dana Transfer
Secara umum, kelima fraksi menyampaikan apresiasi atas penyusunan R.APBD 2026 dan Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah disusun sesuai peraturan perundang-undangan. Namun, mereka menyoroti serius adanya penurunan dana transfer dari pemerintah pusat yang berdampak pada ruang fiskal daerah.
Melalui pandangan umum tersebut, fraksi-fraksi mendorong Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk segera mengambil langkah strategis dalam menghadapi penurunan pendapatan tersebut. Pemerintah diminta melakukan inventarisasi potensi pajak dan retribusi nonkonvensional, memanfaatkan aset daerah yang belum produktif, serta menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara inovatif.
“Dengan kondisi transfer pusat yang menurun, daerah dituntut lebih mandiri. Pemerintah harus berani berinovasi menggali sumber PAD baru, namun tetap memperhatikan daya beli masyarakat,” demikian salah satu pandangan yang disampaikan oleh Fraksi NasDem.
Fraksi juga mengingatkan agar pemerintah selektif dalam menentukan skala prioritas pembangunan. Anggaran yang terbatas harus diarahkan pada program yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur pertanian.
Belanja Produktif dan Transparansi Penggunaan Dana
Beberapa fraksi menyoroti pentingnya perubahan orientasi belanja daerah dari administrasi ke arah belanja produktif. Struktur APBD diharapkan tidak hanya menopang biaya rutin pemerintahan, tetapi juga memberikan efek ekonomi kepada masyarakat luas.
Selain itu, fraksi-fraksi juga menegaskan agar penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) dilakukan secara transparan dan akuntabel, mengingat pos tersebut sering menjadi sumber fleksibilitas dalam pelaksanaan anggaran.
“Belanja Tak Terduga harus memiliki mekanisme penggunaan yang jelas. Pemerintah perlu menegaskan dasar dan kondisi penggunaannya agar publik memahami alokasi tersebut,” tegas Fraksi Golkar Solidaritas.
Dalam bidang pembangunan fisik, DPRD meminta agar proyek-proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan irigasi pertanian tetap menjadi prioritas utama. Namun, pelaksanaannya diminta untuk menghindari pembangunan yang tidak mendesak atau tidak berdampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
Dorongan SDM Unggul dan Pemanfaatan Teknologi
Selain persoalan fiskal, Fraksi DPRD juga menyoroti aspek sumber daya manusia aparatur. Pemerintah diminta terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi ASN agar pelayanan publik semakin profesional dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
“Peningkatan kualitas ASN serta pemanfaatan teknologi informasi merupakan kunci menuju tata kelola pemerintahan yang modern dan efisien,” disampaikan Fraksi Hanura dalam pandangannya.
Sejalan dengan itu, pemanfaatan teknologi digital dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah juga diharapkan menjadi prioritas untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik yang lebih tinggi.
Kritik Konstruktif terhadap Ranperda Pajak Daerah
Dalam bagian khusus terkait Ranperda Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024, DPRD menekankan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap objek pajak dan retribusi. Penentuan tarif diharapkan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat agar tidak menambah beban di tengah situasi yang masih penuh ketidakpastian.
Fraksi Gabungan mengingatkan bahwa peningkatan PAD tidak boleh mengorbankan kesejahteraan rakyat. “Keadilan fiskal harus menjadi pijakan utama. Prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel wajib dijadikan dasar dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar juru bicaranya, Tomos P. Purba, A.Md.
Sinergi DPRD dan Pemkab
Secara keseluruhan, pemandangan umum fraksi menunjukkan sinergi yang konstruktif antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Walaupun menyoroti sejumlah hal teknis dan strategis, kelima fraksi tetap memberikan dukungan agar pembahasan R.APBD 2026 dan Ranperda Pajak Daerah dapat diselesaikan tepat waktu.
Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan Paniaran Nababan, SH, MH yang hadir dalam paripurna tersebut menerima seluruh pemandangan umum fraksi untuk selanjutnya ditanggapi dalam rapat paripurna berikutnya.
Penutup Redaksi
Pemandangan umum DPRD Humbang Hasundutan tahun ini mencerminkan kepedulian legislatif terhadap keseimbangan fiskal daerah. Dalam situasi penurunan transfer pusat, arah kebijakan keuangan harus berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat. DPRD menegaskan, kemandirian fiskal bukan sekadar wacana, tetapi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan rakyat.
(Redaksi: ribaknews.id — Aktual, Kritis, dan Terpercaya)
