Siborongborong – Jumat 31 Oktober 2025 Ribaknews.id
Pengamat kebangsaan Eriko Silaban menegaskan bahwa Empat Konsensus Ideologi Pancasila harus kembali menjadi pijakan utama dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menilai, penguatan nilai-nilai Pancasila menjadi sangat penting di tengah situasi sosial dan politik yang kini kian rentan oleh polarisasi, hoaks, dan fanatisme golongan.
> “Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi jalan hidup bangsa. Ia harus dihidupi, bukan dihafal,” ujar Eriko Silaban saat berbicara dalam kegiatan kebangsaan di Aula Daun Mas, Siborongborong, Kamis (30/10/2025).
Menurutnya, keempat konsensus ideologis — Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika — merupakan sistem nilai yang saling menopang. Jika satu pilar goyah, maka bangunan kebangsaan ikut retak.
> “Pancasila itu ideologinya, UUD 1945 rohnya, NKRI wadahnya, dan Bhinneka Tunggal Ika jiwanya. Keempatnya adalah satu kesatuan utuh yang menjaga Indonesia tetap berdiri kokoh di tengah guncangan zaman,” jelasnya.
Pancasila dan Asta Cita Presiden Prabowo
Eriko juga menyoroti arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam Asta Cita, yang menempatkan Pancasila, demokrasi, dan HAM secara berdampingan. Ia menilai langkah itu memperlihatkan pemahaman mendalam bahwa ideologi Pancasila tidak boleh berjalan sendiri, melainkan harus selaras dengan prinsip kemanusiaan universal.
> “Pancasila dalam Asta Cita tidak berdiri sendiri. Ia berdampingan dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Itu artinya, negara tidak sekadar menanamkan nilai ideologi, tapi juga menjamin kebebasan, keadilan, dan partisipasi rakyat,” ujar Eriko.
Ia menegaskan, kolaborasi antara ideologi dan demokrasi itu justru memperkuat keindonesiaan yang beradab. Negara demokratis tanpa dasar ideologi Pancasila akan kehilangan arah, sementara ideologi tanpa demokrasi berpotensi menjadi doktrin kaku.
Peran BPIP dan RUU Pembinaan Ideologi
Terkait lembaga negara, Eriko mendukung langkah pemerintah dan DPR yang telah memasukkan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2025.
Menurutnya, ini langkah strategis agar pembinaan ideologi memiliki landasan hukum yang kuat dan berkesinambungan.
> “Masuknya RUU BPIP ke Prolegnas adalah sinyal positif. Artinya, negara serius menjaga ideologi bangsa dari erosi moral dan disinformasi ideologis yang kini meluas di dunia digital,” ujar Eriko.
Lebih jauh ia menjelaskan, BPIP tidak sekadar lembaga seremonial, melainkan harus menjadi “pusat gravitasi nilai” yang menghidupkan kembali praktik Pancasila di semua bidang kehidupan.
> “Kalau BPIP kuat secara hukum dan kelembagaan, maka setiap kebijakan publik bisa lebih Pancasilais — tidak hanya efisien, tapi juga berkeadilan,” tambahnya.
Empat Konsensus Sebagai Kompas Moral
Eriko kemudian memaparkan satu per satu empat konsensus ideologi tersebut dengan bahasa reflektif:
1. Pancasila sebagai dasar negara dan sumber hukum
> “Tidak ada hukum yang boleh hidup di Indonesia bila bertentangan dengan Pancasila. Ia bukan simbol, tapi ukuran moral dalam setiap kebijakan.”
2. UUD 1945 sebagai konstitusi
> “Kita boleh berbeda pendapat dalam politik, tapi tidak boleh menentang semangat konstitusi yang menjamin keadilan sosial dan kedaulatan rakyat.”
3. NKRI sebagai bentuk final negara
> “NKRI itu bukan hasil kompromi, tapi kesepakatan suci. Tidak boleh ada ide memecah belah, sekecil apa pun bentuknya.”
4. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan kebangsaan
> “Perbedaan adalah kekayaan, bukan ancaman. Di sanalah letak keindahan Indonesia — satu dalam banyak, banyak dalam satu.”
Menurut Eriko, konsensus ideologis ini harus terus dipelajari dan diinternalisasi, terutama oleh generasi muda. Tantangan zaman bukan lagi penjajahan fisik, tetapi perang wacana dan krisis moral.
Menjaga Rumah Indonesia
Eriko menutup pandangannya dengan pesan reflektif yang menggugah.
> “Empat konsensus ideologi itu ibarat empat pilar rumah besar Indonesia. Kalau salah satu rapuh, rumah ini bisa ambruk. Karena itu, tugas kita semua — bukan hanya pemerintah — untuk merawatnya setiap hari.”
Ia menambahkan, bangsa yang hebat tidak diukur dari banyaknya gedung tinggi atau teknologi canggih, melainkan dari kuatnya karakter warganya yang menjunjung nilai kemanusiaan dan keadilan.
> “Kita boleh modern, boleh digital, boleh berbeda pandangan. Tapi jangan pernah meninggalkan Pancasila, sebab di situlah letak jiwa bangsa,” pungkas Eriko Silaban.
