Humbang Hasundutan, Senin 04 Mei 2026.
Ribaknews.id
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mempertegas komitmennya dalam memperkuat basis data ekonomi daerah melalui dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Komitmen tersebut disampaikan langsung Bupati Humbahas, Dr. Oloan P. Nababan, saat menerima audiensi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Humbang Hasundutan, Tomry Aritonang, di ruang kerja bupati, Senin (4/5/2026).
Pertemuan ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan ruang strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan berbasis data. Dalam konteks daerah yang tengah berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, sensus ekonomi menjadi instrumen krusial untuk membaca secara utuh struktur dan dinamika usaha di lapangan.
Bupati Oloan menegaskan bahwa akurasi data menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Menurutnya, selama ini tantangan pembangunan daerah kerap berakar pada keterbatasan data yang valid dan mutakhir.
“Melalui Sensus Ekonomi 2026, kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kondisi riil di masyarakat. Ini penting agar intervensi pemerintah tidak meleset dari kebutuhan pelaku usaha, khususnya sektor mikro dan kecil,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa hasil sensus nantinya tidak hanya menjadi dokumen statistik, tetapi harus diterjemahkan menjadi kebijakan konkret yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta memperkuat daya saing daerah.
Sementara itu, Kepala BPS Humbang Hasundutan, Tomry Aritonang, memaparkan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 akan dilakukan dalam dua tahap utama. Tahap pertama berlangsung mulai 1 Mei hingga 15 Juni 2026, dengan fokus pada pendataan Usaha Besar (UB) melalui metode Computer Assisted Web Interviewing (CAWI) atau secara daring.
Pendekatan digital ini dinilai lebih efisien dan mampu menjangkau pelaku usaha skala besar yang telah memiliki sistem administrasi lebih tertata. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam memastikan partisipasi aktif dan keakuratan data yang diinput secara mandiri oleh responden.
Tahap kedua akan dilaksanakan pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, dengan cakupan yang lebih luas, yakni pendataan lengkap usaha menengah, kecil, hingga mikro di seluruh wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan. Pada tahap ini, pendekatan lapangan menjadi dominan, mengingat karakteristik UMKM yang masih banyak bergantung pada interaksi langsung.
Untuk mendukung pelaksanaan tersebut, BPS Humbahas akan mengerahkan sekitar 232 petugas sensus. Mereka akan bertugas melakukan pendataan baik secara langsung maupun melalui sistem digital yang telah disiapkan, dengan target menjangkau seluruh unit usaha secara komprehensif.
Lebih jauh, Tomry mengapresiasi dukungan yang konsisten dari Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan terhadap program statistik nasional. Ia menyebutkan bahwa sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan sensus di daerah.
“Kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan BPS telah membawa Humbang Hasundutan meraih peringkat ke-3 dalam Koordinasi, Kolaborasi, dan Diplomasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Sumatera Utara, serta peringkat ke-16 dari 25 kabupaten/kota terbaik secara nasional,” ungkapnya.
Capaian tersebut, menurutnya, menjadi indikator bahwa kesiapan daerah dalam mendukung sensus tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif.
Namun demikian, tantangan ke depan tetap tidak ringan. Selain memastikan kualitas data, pemerintah daerah juga dituntut mampu memanfaatkan hasil sensus secara optimal. Tanpa tindak lanjut kebijakan yang berbasis data, sensus berpotensi hanya menjadi rutinitas lima tahunan tanpa dampak signifikan.
Audiensi ini turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Martogi Purba, Kepala Dinas Kopenaker Nurliza Pasaribu, Kepala Dinas Kominfo Adrianus Mahulae, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Mariani F. Sinaga, serta jajaran BPS Humbahas.
Dengan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang semakin dekat, kolaborasi antara pemerintah daerah, BPS, dan masyarakat menjadi penentu utama keberhasilan. Di tengah tuntutan pembangunan yang semakin kompleks, satu hal menjadi jelas: tanpa data yang akurat, arah kebijakan akan kehilangan pijakan.
Diterbitkan Media Ribak News ID
Penulis/Redaktur
