Tapanuli Utara — Kamis 28 Mei 2026.
Ribaknews.id
Keberadaan Perusda/BUMD Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara mulai menjadi perhatian publik di tengah masih ditemukannya persoalan pupuk subsidi di lapangan, mulai dari distribusi yang dinilai belum maksimal hingga harga jual yang disebut melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).
Sorotan tersebut muncul karena Perusda Pertanian disebut-sebut ikut berkaitan dengan sektor pertanian dan distribusi pupuk di daerah. Namun hingga kini, masyarakat masih mempertanyakan sejauh mana peran konkret dan kontribusi nyata perusahaan daerah tersebut terhadap kebutuhan petani.
Di sejumlah wilayah, petani masih mengeluhkan sulitnya memperoleh pupuk subsidi tepat waktu. Selain itu, harga pupuk yang dijual di tingkat kios disebut tidak selalu sesuai dengan HET yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Bahkan, dalam beberapa kasus, tambahan harga kerap dikaitkan dengan alasan biaya angkut dan distribusi.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas pengawasan dan pendampingan yang dilakukan terhadap jalur distribusi pupuk subsidi di Kabupaten Tapanuli Utara.
Sebagai BUMD yang mendapatkan dukungan penyertaan modal daerah dan pembiayaan dari APBD, Perusda Pertanian dinilai seharusnya mampu menunjukkan kontribusi nyata terhadap sektor pertanian, termasuk membantu menciptakan tata kelola distribusi pupuk yang lebih baik dan berpihak kepada petani.
Publik kini mempertanyakan:
– sejauh mana keterlibatan Perusda dalam distribusi pupuk subsidi,
– apa fungsi pengawasan yang dijalankan,
– apa langkah yang dilakukan ketika harga pupuk dijual di atas HET,
– serta apa capaian konkret direksi sejak dilantik.
Karena hingga saat ini, masyarakat menilai belum terlihat secara terbuka perkembangan signifikan terkait usaha maupun dampak nyata yang dirasakan petani dari keberadaan BUMD tersebut.
Padahal dalam konsep Badan Usaha Milik Daerah, direksi memiliki tanggung jawab menjalankan usaha secara profesional, menyusun rencana bisnis, meningkatkan pendapatan perusahaan, serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain itu, transparansi penggunaan penyertaan modal daerah juga menjadi perhatian penting. Masyarakat berharap pengelolaan BUMD tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar menghadirkan manfaat ekonomi bagi daerah dan petani.
Persoalan pupuk subsidi sendiri merupakan isu sensitif yang langsung berkaitan dengan kebutuhan dasar petani. Karena itu, apabila masih ditemukan kelangkaan, keterlambatan distribusi, maupun harga di atas HET, maka publik secara otomatis akan menilai seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan tata kelola sektor pertanian di daerah.
Publik kini menunggu langkah konkret Perusda Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara untuk menunjukkan fungsi, kontribusi, dan capaian nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya para petani.
Diterbitkan Media Ribak News ID
Penulis/Redaktur
