Tapanuli Raya – Simalungun, Minggu 09 November 2025 Ribaknews.id
7–10 November 2025 — Delegasi dari berbagai komunitas adat di Tano Batak menyerukan kepada seluruh masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, dan individu untuk turun bersama dalam aksi besar “Tutup TPL” yang dijadwalkan berlangsung pada 10 November 2025 di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan.
Seruan ini lahir dari konsolidasi pertemuan strategis masyarakat adat yang digelar pada 7–8 November 2025 di Jetun, Silangit. Pertemuan ini dihadiri perwakilan dari komunitas adat di seluruh wilayah Tano Batak, termasuk Kabupaten Humbang Hasundutan, Samosir, dan Simalungun. Para delegasi memanfaatkan forum ini untuk berbagi pengalaman perjuangan masing-masing wilayah, serta merumuskan strategi kolektif dalam menghadapi operasi PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Tano Batak.
Latar Belakang Aksi “Tutup TPL”
Operasi PT TPL telah menimbulkan konflik panjang dengan masyarakat adat. Beberapa laporan menunjukkan bahwa perusahaan ini melakukan penanaman eukaliptus secara paksa di wilayah adat Dolok Parmonangan, Kabupaten Simalungun, merusak tanaman produktif milik warga. Bahkan terjadi bentrok fisik antara pekerja dan masyarakat adat, serta intimidasi terhadap warga yang menolak kehadiran TPL.
Peneliti akademik juga mencatat bahwa konflik agraria ini bukan kasus lokal semata, melainkan mencakup wilayah Humbang Hasundutan, Samosir, dan Simalungun. Hal ini memperlihatkan skala konflik yang lebih luas, yang mendorong komunitas adat untuk bersatu dalam satu gerakan solidaritas.
Selain itu, beberapa anggota DPRD Samosir secara resmi menyatakan dukungan terhadap penutupan TPL, menekankan legitimasi politik bagi gerakan masyarakat adat di Tano Batak. Dukungan ini semakin memperkuat alasan di balik aksi kolektif yang akan digelar di Medan.
Hasil Pertemuan Strategis di Jetun, Silangit
Pertemuan strategis pada 7–8 November 2025 menghasilkan beberapa kesepakatan penting:
1. Penguatan jaringan komunikasi antar komunitas — Masyarakat adat sepakat membangun jalur komunikasi yang lebih kuat dan berkelanjutan untuk saling mendukung dalam menghadapi konflik agraria.
2. Sistem perlindungan bersama — Komunitas adat menetapkan mekanisme perlindungan bersama bagi warga yang mengalami intimidasi atau ancaman akibat konflik dengan perusahaan.
3. Rencana aksi kolektif — Delegasi merumuskan strategi aksi yang akan dilaksanakan pada 10 November 2025 di Kantor Gubernur Sumatera Utara, termasuk pengaturan logistik, peran masing-masing kelompok, dan pesan utama yang akan disampaikan.
Unggahan di media sosial resmi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Tano Batak menguatkan informasi bahwa pertemuan strategis ini berlangsung sesuai rencana dan menjadi titik awal konsolidasi aksi “Tutup TPL”.
Aksi Kolektif: Menuntut Penghentian Operasi TPL
Aksi yang dijadwalkan pada 10 November 2025 menargetkan Kantor Gubernur Sumatera Utara sebagai simbol pengambil keputusan. Dalam aksi ini, masyarakat adat dan pendukung akan menuntut penghentian operasi PT TPL di Tano Batak, menekankan pentingnya perlindungan hak ulayat dan keberlanjutan lingkungan.
Aksi ini bukan muncul secara spontan. Data tambahan dari media lokal, riset akademik, dan laporan organisasi masyarakat menunjukkan bahwa konflik dengan TPL telah berlangsung bertahun-tahun, melibatkan bentrok fisik, intimidasi, dan penggusuran di beberapa desa. Solidaritas yang terbangun antara komunitas adat, organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, dan dukungan politis memperkuat legitimasi tuntutan penghentian operasi TPL.
Pertemuan strategis masyarakat adat di Jetun, Silangit dan aksi besar “Tutup TPL” merupakan langkah kolektif yang menunjukkan kesadaran dan mobilisasi masyarakat adat di Tano Batak. Solidaritas, penguatan jaringan komunikasi, dan perlindungan bersama menjadi kunci bagi gerakan ini, yang tidak hanya menuntut penghentian operasi TPL tetapi juga memperjuangkan hak masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan.
Gerakan ini sekaligus menjadi pesan tegas bahwa masyarakat adat di Tano Batak siap bersatu, berkoordinasi, dan memperjuangkan keadilan secara damai namun tegas di wilayah mereka sendiri.
(Redaksi: ribaknews.id — Aktual, Kritis, dan Terpercaya)
