Tarutung – Selasa 25 November 2025 Ribaknews.id
Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si, menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Nota Jawaban Bupati atas Pendapat Badan Anggaran dan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tapanuli Utara terhadap Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2026, Selasa (25/11/2025) di Ruang Paripurna DPRD Taput.
Dalam agenda yang merupakan tahapan penting finalisasi kebijakan fiskal daerah tersebut, Bupati JTP Hutabarat menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola anggaran sekaligus mengoptimalkan program pembangunan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
Apresiasi atas Masukan DPRD dan Penegasan Mekanisme Demokrasi Anggaran
Di awal sambutannya, Bupati menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya sidang paripurna dan berterima kasih atas kontribusi seluruh fraksi DPRD yang telah menyampaikan pandangan, kritik, dan rekomendasi terhadap rancangan APBD 2026.
> “Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memberikan apresiasi atas masukan, kritik serta rekomendasi konstruktif dari seluruh Fraksi dan Komisi DPRD sebagai bagian dari penyempurnaan arah kebijakan pembangunan daerah,” ujar Bupati.
Menurutnya, mekanisme pendapat fraksi bukan sekadar formalitas, melainkan ruang demokrasi untuk memastikan APBD disusun secara transparan, akuntabel, dan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat Taput.
Penurunan Pendapatan Daerah: Tantangan Fiskal yang Harus Direspons dengan Strategi Baru
Dalam nota jawaban tersebut, Bupati menegaskan bahwa pendapatan daerah pada APBD 2026 mengalami penurunan signifikan sebesar Rp138,1 miliar. Penyebab utama berasal dari berkurangnya alokasi transfer dari pemerintah pusat.
Penurunan ini tentu mempengaruhi ruang fiskal yang dimiliki Pemkab Taput. Namun, pemerintah memastikan tantangan ini akan dihadapi dengan langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas layanan publik dan pembangunan.
Pemerintah daerah menegaskan bahwa penurunan pendapatan tidak boleh menjadi alasan untuk melemahkan fokus pembangunan. Justru kondisi ini menjadi momentum untuk melakukan:
Intensifikasi pajak dan retribusi daerah
Optimalisasi database wajib pajak
Penagihan pajak secara tepat sasaran
Peningkatan kinerja BUMD sebagai sumber pendapatan tambahan
Dengan bahasa halus namun tegas, Bupati memberi sinyal bahwa Pemkab Taput tidak ingin menutup lubang fiskal dengan langkah populis, tetapi dengan reformasi pendapatan daerah yang terukur. Atau dalam istilah cepatnya: “Tepat pungut, tepat kelola, tepat manfaat.”
Belanja Pegawai dan Pokir DPRD: Pemerintah Siap Integrasikan Secara Proporsional
Menjawab sejumlah catatan Badan Anggaran dan fraksi, Bupati menegaskan bahwa seluruh rekomendasi DPRD akan dicermati dan diakomodasi secara proporsional, tanpa mengganggu ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kemampuan fiskal daerah.
> “Pokok-pokok pikiran DPRD juga akan diintegrasikan secara proporsional dan profesional dalam penyusunan RAPBD Tahun 2026,” tegas Bupati.
Salah satu isu paling sensitif yang dibahas adalah belanja pegawai. Pemerintah mengambil posisi hati-hati namun progresif. Bupati menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan kajian mendalam dan evaluasi komprehensif terhadap belanja pegawai, khususnya melalui penataan struktur dan kebutuhan pegawai.
Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak sekadar ingin memangkas, tetapi melakukan penataan yang terukur — agar setiap rupiah belanja pegawai memberikan output layanan publik yang lebih optimal.
Prioritas Pembangunan: Fokus pada Program yang Menyentuh Masyarakat
Meski menghadapi penurunan pendapatan, Bupati menegaskan bahwa pembangunan fisik, ekonomi, dan sosial akan terus diprioritaskan. Pemerintah daerah akan memusatkan anggaran pada sektor-sektor yang memiliki dampak langsung dan jangka panjang.
Prioritas pembangunan yang dipertahankan antara lain:
1. Ketahanan pangan dan penguatan sektor pertanian
Pertanian tetap menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Taput. Pemerintah memastikan program bantuan, peningkatan produktivitas, dan pendampingan tetap berjalan.
2. Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan
Jalan yang layak menjadi syarat utama mobilitas ekonomi. Pemkab menegaskan pemeliharaan jalan tetap mendapat ruang anggaran.
3. Pembangunan jaringan irigasi
Irigasi merupakan salah satu kunci peningkatan hasil pertanian, terutama di kecamatan-kecamatan yang bergantung pada pola tanam padi dan palawija.
4. Penguatan layanan kesehatan dan pendidikan
Meski ruang fiskal terbatas, layanan dasar tidak boleh menurun. Pemerintah berkomitmen mempertahankan kualitas layanan publik.
Di tengah keterbatasan, Pemkab mengedepankan filosofi anggaran: “Sedikit tapi tepat, kecil tapi berdampak.” Alias tidak asal bangun, tetapi bangun yang benar-benar dibutuhkan.
Komitmen Akuntabilitas dan Efektivitas: “Setiap Rupiah Harus Berbuah Manfaat”
Mengakhiri penyampaiannya, Bupati JTP Hutabarat menyampaikan komitmen pemerintah untuk menjalankan pengelolaan anggaran yang efektif, akuntabel, serta berorientasi pada hasil nyata.
> “Di tengah ruang fiskal yang terbatas, Pemerintah akan mengoptimalkan setiap rupiah anggaran agar benar-benar memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Bupati.
Komitmen tersebut menjadi pesan penting bahwa meski tekanan fiskal meningkat, arah pembangunan Taput tidak akan bergeser dari tujuan utama: pelayanan publik yang berkeadilan dan pembangunan berkelanjutan.
Jonaer Silaban
Diterbitkan Redaksi: ribaknews.id — Aktual, Kritis, dan Terpercaya
