TAPANULI UTARA – Senin 13 Juli 2026. Ribaknews.id
Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia secara virtual, Senin (13/7/2026).
Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Mini Kantor Bupati Tapanuli Utara itu diikuti bersama Sekretaris Daerah Drs. Henry M. M. Sitompul, M.Si., para staf ahli bupati, para asisten, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Rapat yang dipimpin Menteri Dalam Negeri tersebut diikuti kepala daerah dari seluruh Indonesia dengan agenda membahas perkembangan pengendalian inflasi di daerah, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Versi 3 Tahun 2026, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program Tiga Juta Rumah.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta memperkuat koordinasi guna mengendalikan inflasi di setiap daerah.
Pemerintah daerah juga diminta mempercepat pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan mengoptimalkan pemanfaatan DTSEN sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih akurat dan tepat sasaran.
Menanggapi arahan tersebut, Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara akan terus memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan mengantisipasi berbagai faktor yang dapat memengaruhi inflasi.
> “Pengendalian inflasi merupakan salah satu upaya penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Seluruh perangkat daerah harus terus bersinergi dan responsif dalam mengantisipasi berbagai faktor yang dapat memengaruhi stabilitas harga di Kabupaten Tapanuli Utara,” ujar Bupati.
Selain pengendalian inflasi, Bupati juga menegaskan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi Tahun 2026 serta pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
Menurutnya, data yang akurat dan terintegrasi menjadi kunci dalam merancang program pembangunan yang efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Melalui keikutsertaan dalam rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mendukung keberhasilan berbagai program strategis nasional.
Jonaer Silaban, S.Pd
