Bupati Humbang Hasundutan Ikuti Rapat Virtual Percepatan Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

DAERAH, Nasional269 Dilihat

Doloksanggul, Jumat 31 Oktober 2025 – Ribaknews.id

Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan Paniaran Nababan, SH., MH., mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Pendataan Lahan dalam rangka pembangunan fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) secara virtual melalui Zoom Meeting, Jumat (31/10).

Rapat ini diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI, dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025. Program ini menargetkan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan koperasi di tingkat desa dan kelurahan.

Lebih dari 80.000 KDMP/KKMP telah terbentuk di seluruh Indonesia, menjadi bagian strategis dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat desa dan percepatan pemerataan pembangunan daerah.

Menteri Dalam Negeri menekankan beberapa hal penting dalam rapat koordinasi, antara lain: mendorong pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa untuk mengoordinir pendataan lahan yang memenuhi kriteria; memfasilitasi penyelesaian status kepemilikan lahan maupun lahan bersengketa; memastikan lokasi pembangunan KKMP/KDMP terjangkau oleh masyarakat; mengoptimalkan Satgas yang telah terbentuk; serta melaporkan secara berkala progres pendataan aset desa dan Barang Milik Daerah (BMD) kepada Mendagri.

Bupati Oloan Paniaran menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk mendukung pelaksanaan program ini. Pendataan lahan dan koordinasi lintas sektor akan menjadi prioritas, termasuk penyelesaian sengketa lahan agar pembangunan fisik koperasi desa dapat berjalan lancar.

Dengan percepatan pendataan dan penyediaan lahan yang tepat, program KDMP/KKMP diharapkan dapat segera terealisasi secara efektif, menyentuh langsung kebutuhan ekonomi masyarakat desa, dan memperkuat kemandirian ekonomi lokal.

Rapat virtual ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi program nasional, sekaligus membangun mekanisme monitoring dan pelaporan progres yang transparan dan akuntabel.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *