HUMBANG HASUNDUTAN – Rabu 24 Desember 2025 Ribaknews.id
Penerimaan audiensi Panitia Pemugaran Tugu Raja Marbulang Simamora Debataraja oleh Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan Paniaran Nababan, S.H., M.H., Rabu (24/12), bukan sekadar agenda seremonial pemerintahan. Pertemuan tersebut merepresentasikan pertautan antara negara, masyarakat adat, dan upaya menjaga kesinambungan sejarah lokal di tengah arus modernisasi.
Audiensi yang berlangsung di Ruang Kerja Bupati itu menjadi ruang dialog penting antara pemerintah daerah dan panitia pemugaran yang diketuai Kolonel Caj Charles Simamora, S.Sos., M.Eng., M.M. Dalam kesempatan tersebut, panitia secara resmi menyampaikan undangan peresmian pemugaran Tugu Raja Marbulang Simamora Debataraja yang dijadwalkan pada 29 Desember 2025 di Jalan Merdeka, Dolok Sanggul.
Tugu sebagai Memori Kolektif
Tugu Raja Marbulang Simamora Debataraja bukan sekadar monumen fisik. Ia adalah simbol memori kolektif masyarakat Batak, khususnya keturunan Simamora, yang merepresentasikan nilai kepemimpinan, adat, dan sejarah genealogis. Dalam perspektif antropologi budaya, tugu adat berfungsi sebagai penanda identitas dan pengikat solidaritas sosial lintas generasi.
Pemugaran tugu ini menunjukkan kesadaran kolektif bahwa sejarah tidak dapat dibiarkan lapuk bersama waktu. Revitalisasi dilakukan bukan untuk mengulang masa lalu secara romantik, melainkan untuk memastikan nilai-nilai leluhur tetap hidup dan relevan dalam konteks kekinian.
Peran Pemerintah Daerah
Respons positif Bupati Humbang Hasundutan terhadap audiensi ini menegaskan posisi pemerintah daerah sebagai fasilitator pelestarian budaya. Negara, dalam konteks ini, tidak mengambil alih peran adat, melainkan memberi ruang, legitimasi, dan dukungan moral terhadap inisiatif masyarakat.
Pendekatan ini sejalan dengan paradigma pembangunan berkelanjutan yang menempatkan kebudayaan sebagai pilar penting, sejajar dengan pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Ketika pemerintah daerah hadir dalam agenda pemugaran tugu adat, hal itu menunjukkan pengakuan bahwa identitas lokal merupakan aset strategis daerah.
Kepemimpinan Panitia dan Kredibilitas Program
Keterlibatan tokoh dengan latar belakang militer dan akademik sebagai ketua panitia memperkuat kredibilitas program pemugaran. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan tersebut dikelola secara terstruktur, bertanggung jawab, dan tidak berdiri di atas kepentingan kelompok sempit.
Struktur kepanitiaan yang kuat menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa pemugaran dilakukan sesuai kaidah historis dan adat, bukan sekadar renovasi fisik tanpa makna.
Lokasi dan Simbol Ruang Publik
Pemilihan Jalan Merdeka, Dolok Sanggul, sebagai lokasi peresmian memiliki makna simbolik. Ruang publik utama ini merupakan pusat aktivitas masyarakat dan pemerintahan, sehingga tugu tidak terisolasi sebagai simbol eksklusif, melainkan hadir sebagai bagian dari ruang bersama.
Secara strategis, keberadaan tugu yang terawat di ruang publik berpotensi mendorong tumbuhnya wisata berbasis sejarah dan budaya. Tugu dapat berfungsi sebagai media edukasi terbuka, terutama bagi generasi muda yang semakin jauh dari narasi sejarah lokal.
Dimensi Sosial dan Politik Simbolik
Dalam perspektif politik simbolik, kehadiran pemerintah daerah pada agenda ini menciptakan ikatan emosional antara pemimpin dan masyarakat. Dukungan terhadap pelestarian adat menjadi bentuk legitimasi moral yang sering kali lebih kuat daripada kebijakan administratif semata.
Di sisi lain, kegiatan ini juga memperlihatkan bagaimana masyarakat adat mampu mengorganisasi diri dan berinteraksi secara konstruktif dengan struktur pemerintahan formal. Ini adalah praktik demokrasi kultural yang sehat, di mana tradisi dan negara berjalan berdampingan.
Tantangan Ke Depan
Meski demikian, pemugaran tugu tidak boleh berhenti pada peresmian. Tantangan ke depan adalah memastikan keberlanjutan fungsi sosial dan edukatif tugu tersebut. Tanpa narasi sejarah yang terawat dan program edukasi yang menyertainya, tugu berisiko kembali menjadi artefak bisu.
Pemerintah daerah, tokoh adat, dan komunitas pendidikan memiliki peran strategis untuk menghidupkan makna tugu melalui literasi sejarah, kegiatan budaya, dan integrasi dalam agenda pariwisata daerah.
Audiensi Panitia Pemugaran Tugu Raja Marbulang Simamora Debataraja dengan Bupati Humbang Hasundutan menegaskan bahwa pelestarian sejarah adalah kerja kolektif. Ia membutuhkan sinergi antara masyarakat, adat, dan negara. Di tengah percepatan pembangunan fisik, langkah ini menjadi pengingat bahwa kemajuan sejati hanya dapat dicapai jika akar sejarah dan identitas tetap dijaga.
Jonaer Silaban
