Tarutung, Rabu 15 April 2026.
Ribaknews.id
Aksi unjuk rasa ratusan supplier yang tergabung dalam Koperasi Produsen Multi Pihak Tumbuh Sejahtera Bersama Petani (MPTSBP) di halaman Kantor Bupati Tapanuli Utara menjadi sorotan publik, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas proses pencairan dana program MBG.
Dalam aksi tersebut, para supplier menuntut kejelasan atas dana yang hingga kini belum diterima, meskipun kewajiban mereka dalam skema kerja sama telah dilaksanakan. Mereka menilai keterlambatan ini bukan hanya persoalan administratif, melainkan telah berdampak serius terhadap keberlangsungan usaha.
Tekanan Ekonomi di Tingkat Supplier
Sejumlah peserta aksi menyampaikan bahwa tertahannya dana menyebabkan tekanan finansial yang signifikan. Tidak sedikit supplier yang mengaku kesulitan memenuhi kewajiban operasional, termasuk pembayaran gaji karyawan dan distribusi barang.
Fenomena ini memperlihatkan adanya risiko sistemik dalam pola kemitraan yang bergantung pada pencairan dana terpusat. Ketika terjadi hambatan di satu titik, maka seluruh rantai ekonomi ikut terdampak.
Respons Pemerintah: Fasilitator atau Pengambil Kebijakan?
Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng, yang hadir langsung bersama Kapolres Tapanuli Utara AKBP Ernis Sitinjak, S.H., S.I.K., serta jajaran pemerintah daerah dan perwakilan Bank Mandiri, mengambil langkah dengan memfasilitasi dialog antara perwakilan massa dan pihak terkait.
Sebanyak 10 orang perwakilan supplier diterima untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Pemerintah daerah menyatakan akan menjembatani pertemuan lanjutan guna mencari solusi.
Namun demikian, muncul pertanyaan di tengah publik: sejauh mana kewenangan pemerintah daerah dalam memastikan percepatan pencairan dana yang berada di bawah otoritas lembaga keuangan?
Peran Bank dan Koperasi Dipertanyakan
Dalam konteks ini, perhatian juga tertuju pada peran Bank Mandiri sebagai institusi penyalur dana, serta koperasi MPTSBP sebagai pengelola skema kemitraan.
Beberapa hal yang menjadi sorotan antara lain:
Mekanisme verifikasi dan validasi pencairan dana
Transparansi informasi kepada supplier
Kepastian waktu pembayaran
Skema mitigasi risiko bagi pelaku usaha
Ketiadaan kejelasan dalam aspek-aspek tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan mitra usaha.
Agenda Pertemuan Lanjutan Jadi Penentu
Pemerintah daerah menjadwalkan pertemuan lanjutan pada 16 April 2026 dengan melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk Erikson Sianipar. Pertemuan ini dinilai krusial untuk menjawab tuntutan utama para supplier.
Jika tidak menghasilkan keputusan konkret, aksi lanjutan berpotensi terjadi, mengingat tekanan ekonomi yang terus dirasakan para pelaku usaha.
Analisis: Risiko Tata Kelola dan Kepercayaan Publik
Dari perspektif tata kelola, kasus ini mencerminkan pentingnya:
Sistem pencairan dana yang transparan dan terukur
Komunikasi yang terbuka antar pihak
Perlindungan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah
Keterlambatan pencairan dana dalam skema kemitraan dapat merusak ekosistem bisnis yang telah dibangun, sekaligus menurunkan kepercayaan terhadap program-program berbasis koperasi.
Aksi unjuk rasa supplier MBG di Tapanuli Utara tidak hanya menjadi persoalan keterlambatan pembayaran, tetapi juga membuka ruang evaluasi terhadap sistem pengelolaan dana dan koordinasi antar lembaga. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya berperan sebagai fasilitator, tetapi juga mendorong solusi konkret dan terukur demi menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
Diterbitkan Media Ribak News ID
Penulis/Redaktur
