Humbang Hasundutan – Selasa 09 Desember 2025 Ribaknews.id
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan terus memperkuat koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menghadapi situasi bencana yang terjadi di sejumlah wilayah. Hal ini ditegaskan melalui rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan Paniaran Nababan, SH, M.H, di halaman Kantor Dinas Sosial, Senin (09/12/2025). Rapat berlangsung terbuka, lugas, dan sarat instruksi teknis yang menuntut tindak lanjut cepat dari jajaran OPD.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Chiristison Marbun, Plt. Kepala Dinas Sosial Ober Lampos Marganda Munthe, serta sejumlah pimpinan OPD terkait. Pemilihan lokasi rapat di halaman kantor Dinas Sosial menegaskan bahwa penanganan bencana bukan semata urusan teknis lapangan, tetapi juga menyangkut pelayanan sosial yang harus berlangsung dengan cepat, akurat, dan penuh empati.
Fokus Utama: Data, Dokumentasi, dan Kecepatan Respon
Dalam arahannya, Bupati Oloan menekankan pentingnya kelengkapan data dan dokumentasi sebagai fondasi utama dalam penanganan bencana. Ia menegaskan bahwa seluruh OPD wajib memastikan dokumentasi kegiatan dari 25 November 2025 hingga hari ini—mulai dari data korban, tingkat kerusakan, bantuan yang tersalurkan, hingga laporan kegiatan lapangan—harus tersusun dengan baik dan terverifikasi.
“Pastikan semua data lengkap. Jangan ada yang kosong, jangan ada yang tercecer. Data menjadi dasar kita untuk menentukan langkah berikutnya dan untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang kita lakukan,” tegas Bupati dalam rapat tersebut.
Pernyataan ini sejalan dengan fakta bahwa penanganan bencana bukan hanya berhenti pada aksi lapangan. Pemerintah daerah membutuhkan data yang valid untuk:
Pengusulan bantuan ke provinsi maupun pusat
Pendataan penerima bantuan secara tepat
Perencanaan pemulihan jangka menengah dan panjang
Pertanggungjawaban anggaran dan transparansi ke publik
Bupati menegaskan bahwa setiap OPD harus bekerja satu ritme, menggunakan standar dokumentasi yang sama, dan melaporkan setiap perkembangan secara berkala.
Sinergitas OPD: Dari Lapangan hingga Administrasi
Keterlibatan OPD dalam rapat ini sangat beragam, mulai dari Dinas Sosial, BPBD, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, hingga kecamatan. Setiap perangkat daerah memegang peranan strategis:
Dinas Sosial fokus pada penanganan korban, penyediaan bahan kebutuhan dasar, dan manajemen posko.
BPBD bertanggung jawab pada asesmen awal bencana, pemetaan risiko, serta penanggulangan darurat.
Dinas PU memetakan kerusakan infrastruktur dan langkah penanganannya.
Dinas Kesehatan menyiapkan layanan kesehatan cepat, pemantauan potensi penyakit pascabencana, dan penguatan pos medis.
Kecamatan memastikan data lapangan benar-benar sesuai keadaan sebenarnya, termasuk koordinasi dengan desa.
Dalam rapat tersebut, Sekda Chiristison Marbun terlihat aktif mencatat poin-poin penting yang disampaikan Bupati. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi administratif akan bergerak beriringan dengan instruksi teknis lapangan.
Plt. Kadinsos Ober Lampos Marganda Munthe juga tampak fokus mengikuti arahan Bupati. Mengingat Dinas Sosial menjadi poros utama data korban terdampak, posisi ini menjadi sangat vital dalam memastikan sistem dokumentasi benar-benar berjalan.
Pendekatan Responsif: Rapat Outdoor sebagai Simbol Kesigapan
Menariknya, rapat ini dilakukan secara outdoor, tepat di halaman kantor Dinas Sosial. Setting demikian mengirimkan pesan kuat: bahwa Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan bekerja dalam kondisi tanggap bencana, cepat, dan tidak menunda melalui protokol rapat formal yang biasanya dilakukan di ruang tertutup.
Suasana rapat memperlihatkan keseriusan OPD. Para peserta duduk berdekatan, sebagian memegang buku catatan dan dokumen, menunjukkan bahwa perintah Bupati tidak hanya didengarkan tetapi langsung dipersiapkan untuk dieksekusi. Gestur dan ekspresi para pejabat dalam dokumentasi tersebut memperlihatkan fokus tinggi, kesadaran situasional, dan komitmen memperbaiki koordinasi penanganan bencana.
Membangun Ketahanan Masyarakat Humbang Hasundutan
Rapat OPD ini bukan sekadar forum instruksi, tetapi langkah strategis menuju peningkatan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana. Humbang Hasundutan memiliki beragam topografi dan cuaca ekstrem yang berpotensi memicu bencana banjir, longsor, hingga angin kencang.
Dengan data yang lengkap, koordinasi yang solid, dan dokumentasi yang akurat, Pemkab Humbang Hasundutan menegaskan kesiapannya untuk:
Merespons cepat setiap kejadian
Menjamin bantuan tepat sasaran
Mengatasi kesenjangan informasi antar-OPD
Melindungi warga dari risiko lanjutan
Bupati Oloan menegaskan bahwa penanganan bencana adalah kerja bersama, bukan hanya tugas BPBD atau Dinas Sosial. Semua OPD harus bergerak terpadu demi keamanan dan kesejahteraan masyarakat.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat sinergitas lintas OPD untuk menangani bencana secara cepat, efektif, dan terukur. Instruksi Bupati mengenai kelengkapan data menjadi poin kunci dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih transparan, responsif, dan berkelanjutan.
Dengan kerja terpadu dan koordinasi yang semakin solid, Pemkab Humbang Hasundutan terus berupaya memastikan masyarakatnya tetap aman, terlindungi, dan mendapat penanganan terbaik saat bencana melanda.
Jonaer Silaban
Redaksi: ribaknews.id — Lugas, Tepat & Berimbang
