Tapanuli Raya, Minggu 30 November 2025
Ribaknews.id
Bencana banjir dan longsor besar yang melanda Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga sepanjang akhir 2025 kembali memunculkan satu nama yang sejak lama dituding sebagai penyebab utama kerusakan ekologis: PT Toba Pulp Lestari (TPL).
Di tengah evakuasi korban dan pencarian jenazah, warga dari empat daerah tersebut menyuarakan hal yang sama:
bencana ini bukan sekadar musibah alam—ini akibat kerusakan hutan yang terjadi bertahun-tahun, diduga kuat karena operasi industri TPL di wilayah hulu.
Hujan deras memang pemicu, namun kerusakan tutupan hutan menjadi alasan mengapa banjir dan longsor kali ini berubah menjadi bencana besar yang merenggut banyak nyawa serta menghancurkan ratusan rumah dan fasilitas umum.
Warga: “TPL Jangan Cari Panggung di Atas Mayat Korban”
Kehadiran TPL di lokasi bencana dengan membawa bantuan sembako dan kamera dokumentasi justru memicu kemarahan warga.
Bantuan dianggap hanya sebagai upaya “memperbaiki citra”, bukan bentuk tanggung jawab nyata terhadap kerusakan ekologis yang selama ini diprotes masyarakat adat dan aktivis lingkungan.
“Kami tidak butuh mie instan dari TPL. Kami butuh hutan kami kembali, kami butuh hidup kami aman kembali,” ujar seorang warga yang rumahnya hancur diterjang banjir.
Warga menilai kehadiran TPL ke lokasi bencana bukan empati, melainkan panggung publikasi.
Kerusakan Hutan Sistematis Memperparah Bencana
Empat daerah tersebut memiliki kesamaan pola bencana:
air bah mengalir deras dari pegunungan yang mengalami penurunan tutupan hutan drastis. Struktur tanah yang berubah akibat pembukaan hutan, penanaman monokultur, dan penurunan kapasitas serapan air menjadi pemicu mengapa banjir dan longsor kali ini jauh lebih mematikan.
Tapanuli Utara: ancaman longsor tiap hujan besar karena bukit di hulu mulai gundul.
Humbang Hasundutan: desa-desa jadi jalur air bah karena akar hutan tak lagi menahan tanah.
Tapanuli Tengah: kiriman banjir dari daerah atas membawa lumpur dan material kayu.
Kota Sibolga: menjadi titik akhir limpahan air yang tak lagi terkendali karena kerusakan ekosistem di wilayah tinggi.
Sejumlah aktivis menyebut kondisi ini sebagai “kejahatan ekologis yang dibiarkan puluhan tahun.”
Korban Jiwa & Kerugian Terus Bertambah
Laporan lapangan menunjukkan puluhan korban meninggal, puluhan masih hilang, ribuan mengungsi, dan kerugian materi mencapai miliaran rupiah.
Rumah hanyut, kendaraan hilang, jembatan rusak, dan akses ekonomi masyarakat terputus.
Warga menyebut kerusakan ini sebagai akibat langsung aktivitas industri yang merusak hutan.
“Korban ini semua bukan kebetulan. Ada penyebab, dan penyebabnya sudah lama kami teriakkan: hutan kami dihancurkan,” ujar relawan lokal.
Warga meminta pemerintah melakukan audit ekologis total, termasuk meninjau ulang izin perusahaan yang dianggap memperburuk kondisi lingkungan.
Pemerintah Tidak Boleh Tutup Mata
Situasi bencana yang menimpa empat daerah ini menjadi pengingat keras bagi pemerintah pusat dan daerah bahwa kerusakan ekologis bukan lagi isu pinggiran.
Warga menuntut pemerintah mengambil langkah tegas, bukan hanya mengeluarkan pernyataan formal dan kunjungan seremonial pascabencana.
“Hentikan dalih ‘bencana alam’. Ini bencana akibat manusia. Kami meminta negara hadir, bukan bersembunyi di balik kalimat normatif,” ujar salah satu tokoh masyarakat.
Bencana Ini Peringatan Keras
Banjir dan longsor besar di Taput, Humbahas, Tapteng, dan Sibolga bukan peristiwa biasa.
Ini adalah peringatan terang-benderang bahwa kerusakan hutan telah mencapai titik darurat.
Masyarakat tidak meminta bantuan kosmetik.
Mereka menuntut keadilan ekologis dan pertanggungjawaban moral atas kerusakan yang telah menelan banyak nyawa.
Selama akar masalah tidak diselesaikan—termasuk aktivitas perusahaan besar yang diduga memperburuk lingkungan—bencana berikutnya tinggal menunggu giliran.
Redaksi: ribaknews.id — Aktual, Kritis, dan Terpercaya
