Medan — Rabu 12 November 2025 Ribaknews.id
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menegaskan komitmennya dalam mendukung integrasi dan validasi data kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pelaksanaan program prioritas nasional.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Lumbantoruan, ST., M.Eng, didampingi Kepala Bappelitbangda Kristina Nahampun, saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data Kependudukan dan Informasi Kewilayahan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program prioritas pemerintah dan pembangunan nasional di Hotel Santika Medan, Rabu (12/11/2025).
Pemkab Taput Dukung Integrasi Data Nasional
Kegiatan yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolkam) ini dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Mayjen Heri Wiranto, dan dihadiri oleh wakil kepala daerah, unsur Forkopimda, serta perwakilan instansi terkait seperti Bappeda, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial, BPS, dan lembaga vertikal se-Sumatera Utara.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Tapanuli Utara menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu memastikan pemanfaatan data kependudukan secara akurat dan berkelanjutan dalam pelaksanaan berbagai program sosial dan pembangunan.
> “Pemerintah perlu melakukan kajian mendalam terhadap korelasi antara pemberian bantuan sosial dengan produktivitas masyarakat. Ada kecenderungan bahwa bantuan yang tidak terarah justru menurunkan semangat kerja sebagian penerima,” tegas Deni.
TAPASAHAT, Inovasi Taput untuk Akurasi dan Transparansi
Sebagai wujud nyata komitmen tersebut, Pemkab Taput telah meluncurkan inovasi “TAPASAHAT” (Tapanuli Utara Peduli Aduan Bansos dan Kesehatan Terpadu), sebuah platform digital berbasis WhatsApp dan Google Form yang memungkinkan masyarakat menyampaikan laporan atau keluhan terkait penyaluran bantuan sosial, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH) dan program serupa lainnya.
> “Melalui TAPASAHAT, masyarakat dapat langsung menyampaikan aduan terkait penyaluran bantuan sosial. Ini bagian dari upaya kami memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” jelasnya.
Deni juga menekankan pentingnya sinergi antarlevel pemerintahan untuk menghindari tumpang tindih data dan ego sektoral yang selama ini menjadi penghambat validasi data nasional.
> “Kami berharap ada kekompakan dan koordinasi kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten agar pembangunan lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
Data Akurat Kunci Efisiensi dan Pembangunan
Sementara itu, Deputi Kemenkopolkam Mayjen Heri Wiranto dalam arahannya menegaskan pentingnya pengelolaan data kependudukan yang terintegrasi untuk mendukung efisiensi penggunaan anggaran dan ketepatan pelaksanaan program prioritas nasional.
> “Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, dan Sumatera Utara termasuk provinsi dengan penduduk terbanyak keempat di Indonesia. Karena itu, dibutuhkan data yang valid agar program pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga menyoroti potensi bonus demografi Sumatera Utara, di mana generasi milenial mencapai 25,8 persen dan generasi Z sebesar 27,9 persen. Potensi ini, katanya, harus dimanfaatkan melalui kebijakan berbasis data yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Rakor ini menghadirkan lima narasumber utama dari Kemendagri, BPS RI, Kemensos RI, Badan Informasi Geospasial (BIG), serta Dinas PMD dan Dukcapil Provinsi Sumatera Utara.
Taput Menuju Pemerintahan Berbasis Data
Melalui partisipasi aktif dalam rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam memperkuat tata kelola data kependudukan serta memastikan setiap program pembangunan berbasis pada data valid, transparan, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
Langkah ini juga memperkuat citra Taput sebagai kabupaten yang adaptif terhadap digitalisasi tata kelola pemerintahan serta berorientasi pada keadilan sosial melalui kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).
(Redaksi: ribaknews.id — Aktual, Kritis, dan Terpercaya)
