Tapanuli Raya/Simalungun Sabtu 08 November 2025 Ribaknews.id
Lima kabupaten di kawasan Danau Toba—Tapanuli Utara, Toba, Samosir, Humbang Hasundutan, dan Simalungun—menjadi pusat perhatian publik karena aktivitas PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang menimbulkan kontroversi. Perusahaan pulp dan kertas ini telah lama beroperasi di wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan hutan lindung, tetapi dampak ekologis dan sosialnya menimbulkan keresahan di masyarakat. Gerakan “Tutup TPL” kini diinisiasi oleh masyarakat adat, tokoh agama, mahasiswa, dan pemuda-pemudi untuk menuntut keadilan lingkungan dan kesejahteraan sosial.
Salah satu titik kritis adalah ketimpangan aliran uang. Berdasarkan data BPS dan laporan kabupaten, lima kabupaten memiliki total 178.314 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari program bantuan sosial pemerintah pusat dan daerah. Estimasi aliran dana bansos yang masuk ke masyarakat miskin mencapai ± Rp 1,274 triliun per tahun, termasuk bantuan pangan, PKH, BST, BLT, dan subsidi lainnya. Angka ini menunjukkan bahwa negara menjadi penyangga sosial terbesar bagi warga miskin di kawasan tersebut.
Di sisi lain, kontribusi TPL terhadap ekonomi lokal dan negara relatif terbatas. Pajak yang tercatat dari TPL hanya sekitar Rp 210–230 miliar per tahun, meskipun klaim dari pengamat eksternal menyebutkan potensi pajak yang tidak dibayar mencapai ≈ Rp 1,07 triliun. Gaji karyawan pabrik dan BHL perusahaan mencapai sekitar Rp 394,2 miliar per tahun, sedangkan alokasi CSR hanya sekitar Rp 15 miliar. Jika dibandingkan dengan aliran Bansos, kontribusi perusahaan secara fiskal dan sosial jelas lebih kecil.
Perbedaan skala ini menjadi salah satu alasan utama gerakan masyarakat menuntut penutupan TPL. Negara harus mengeluarkan dana yang sangat besar untuk menyokong kesejahteraan warga, sementara perusahaan besar tetap meraup keuntungan signifikan dengan kontribusi fiskal yang minim dan CSR yang terbatas. Hal ini menimbulkan ironi sosial dan ekonomi: rakyat miskin diberi bantuan, namun perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam setempat tidak memberikan kontribusi yang seimbang.
Dampak operasi TPL tidak hanya bersifat ekonomi. Aktivitas industri pulp & kertas menyebabkan deforestasi, degradasi lahan, erosi, dan penurunan kualitas air, merugikan petani, nelayan, dan masyarakat yang mengandalkan ekosistem lokal. Masyarakat adat juga kehilangan akses ke tanah ulayat dan hutan sebagai identitas budaya Batak, sehingga menimbulkan ketegangan sosial dan konflik berkepanjangan.
Secara sosial, dampak ini semakin terasa karena TPL merupakan sumber pendapatan lokal melalui gaji karyawan, namun besaran penghasilan tersebut tetap lebih kecil dibanding aliran bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah. Gaji karyawan sekitar Rp 394,2 miliar setahun, sedangkan Bansos yang diterima masyarakat miskin hampir Rp 1,274 triliun. CSR sebesar Rp 15 miliar pun menjadi angka yang sangat kecil bila dibandingkan kebutuhan dan kerugian sosial yang ditimbulkan.
Dalam konteks hukum dan tata kelola, pemerintah daerah menghadapi dilema: menarik investasi dari TPL demi pertumbuhan ekonomi atau melindungi rakyat dan lingkungan. Gerakan “Tutup TPL” mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap regulasi dan penegakan hukum yang dianggap tidak tegas. Legitimasi moral pemerintah berisiko terganggu jika TPL terus beroperasi tanpa audit lingkungan yang ketat dan klarifikasi kontribusi fiskal yang transparan.
Dari perspektif kelayakan ekonomi, TPL tetap menguntungkan perusahaan, tetapi kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat lokal dan fiskal negara tidak proporsional. Dari perspektif lingkungan, kelayakan operasi sangat rendah karena kerusakan hutan dan DAS yang signifikan. Dari aspek sosial dan budaya, operasi TPL merusak jaringan sosial, identitas, dan martabat masyarakat adat. Secara hukum, keberadaan perusahaan ini menghadirkan dilema bagi pemerintah daerah yang harus menyeimbangkan kepentingan investasi dengan perlindungan masyarakat dan lingkungan.
Perbandingan angka aliran uang semakin menegaskan ironi ini:
Bansos masyarakat miskin: Rp 1,274 triliun per tahun
Pajak tercatat TPL: Rp 210–230 miliar per tahun (~16–18% dari Bansos)
Gaji karyawan TPL: Rp 394,2 miliar (~31% dari Bansos)
CSR TPL: Rp 15 miliar (~1% dari Bansos)
Kesimpulan akhir, dari perspektif ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan legitimasi negara, keberadaan TPL di lima kabupaten ini kurang layak. Gerakan masyarakat menuntut penutupan perusahaan memiliki alasan kuat: mereka menuntut keadilan sosial, keberlanjutan ekologis, dan penegakan hak atas tanah ulayat serta identitas budaya. Analisis ini menegaskan bahwa bantuan negara jauh lebih besar dan krusial bagi masyarakat miskin dibanding kontribusi langsung perusahaan.
Lebih jauh, liputan ini menunjukkan kebutuhan akan transparansi fiskal dan tata kelola korporasi di daerah sumber daya alam. Negara harus memastikan bahwa keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam tidak hanya menguntungkan perusahaan besar, tetapi juga berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan. Gerakan “Tutup TPL” bukan sekadar tuntutan penutupan perusahaan, melainkan panggilan bagi keadilan sosial, ekonomi, dan ekologis yang harus diperhatikan oleh pemerintah pusat dan daerah.
(Redaksi: ribaknews.id — Aktual, Kritis, dan Terpercaya)
