Doloksanggul, Kamis 04 Desember 2025 Ribaknews.id
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mengikuti sosialisasi piloting digitalisasi bantuan sosial tingkat nasional yang dipimpin Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan. Kegiatan berlangsung secara daring melalui zoom meeting pada Kamis, 4 Desember 2025 dari Ruang Inspirasi Kantor Bupati Humbang Hasundutan.
Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan Paniaran Nababan, bersama para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), turut hadir sebagai bentuk komitmen daerah dalam mendukung transformasi sistem perlindungan sosial yang lebih terintegrasi, transparan, dan berkeadilan. Sosialisasi ini melibatkan beberapa kementerian dan lembaga terkait sebagai bagian dari upaya percepatan reformasi digital nasional di sektor perlindungan sosial.
Transformasi Digital untuk Ketepatan Sasaran Bantuan Sosial
Program piloting digitalisasi bantuan sosial merupakan langkah strategis pemerintah pusat dalam memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dengan memanfaatkan Digital Public Infrastructure (DPI). Melalui DPI, seluruh proses pendataan, verifikasi, hingga distribusi bantuan diharapkan berjalan lebih cepat, efisien, dan akurat.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam paparannya menekankan bahwa digitalisasi merupakan agenda prioritas pemerintah untuk memutus persoalan klasik dalam penyaluran bantuan sosial. Hingga saat ini, penyaluran bansos masih menghadapi berbagai kendala berupa ketidaktepatan sasaran, ketidaksinkronan data, hingga masih tercatatnya warga yang telah meninggal, berpindah domisili, atau berubah status ekonomi namun tetap terdaftar sebagai penerima manfaat.
Dukcapil Menjadi Fondasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Mendagri menegaskan bahwa Data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) harus menjadi basis utama penyusunan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). DTSEN akan menjadi sumber kebenaran tunggal (single source of truth) yang dikoordinasikan oleh Bappenas dengan dukungan Badan Pusat Statistik (BPS).
Pendekatan ini diharapkan mampu mengendalikan dinamika data penerima bansos, terutama dalam menghadapi perubahan status sosial-ekonomi masyarakat di tingkat desa maupun perkotaan. Dengan basis data kependudukan yang kuat, validasi penerima menjadi jauh lebih presisi sehingga risiko duplikasi, salah sasaran, dan kebocoran anggaran dapat diminimalkan.
32 Kabupaten/Kota Siap Diluncurkan sebagai Tahap Pertama
Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan bahwa piloting digitalisasi bansos akan diluncurkan untuk 32 kabupaten/kota yang dinilai telah memenuhi kesiapan teknis dan administratif oleh Kementerian Dalam Negeri. Peluncuran tahap pertama ini menjadi dasar untuk perluasan program ke tingkat provinsi dan seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
Luhut menjelaskan bahwa digitalisasi tidak hanya menyasar efektivitas dan ketepatan sasaran, tetapi juga dapat menghasilkan efisiensi anggaran yang signifikan. Penghematan dilakukan melalui pengurangan biaya administrasi manual, percepatan verifikasi, serta penghapusan potensi kebocoran bantuan.
Ia menargetkan bahwa implementasi penuh sistem ini dapat dituntaskan paling lambat pada Oktober 2026 untuk seluruh daerah di Indonesia. Dengan demikian, ekosistem data terpadu di sektor perlindungan sosial dapat diwujudkan secara nasional.
Komitmen Humbang Hasundutan dalam Reformasi Perlindungan Sosial
Partisipasi aktif Bupati Oloan Paniaran Nababan bersama OPD teknis menunjukkan bahwa Humbang Hasundutan siap masuk ke dalam era digitalisasi perlindungan sosial. Kesiapan daerah menjadi kunci dalam keberhasilan piloting ini, terutama dalam memastikan pemutakhiran data, literasi digital masyarakat, serta penggunaan dashboard penyaluran bansos di tingkat kabupaten.
Transformasi digital ini dipandang sebagai peluang strategis untuk meningkatkan akurasi data kemiskinan, mempercepat layanan bantuan, dan memastikan setiap rupiah anggaran perlindungan sosial jatuh kepada warga yang benar-benar membutuhkan.
Dengan dukungan pemerintah pusat dan kesiapan daerah, digitalisasi bantuan sosial diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memperkuat keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Humbang Hasundutan.
Joaner Silaban
Diterbitkan jumat 05 Desember 2025
