Jakarta – Ribsknews.id
Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Humbang Hasundutan, Ny. Erma Oloan Paniaran Nababan, melakukan audiensi strategis ke Kementerian Sosial RI pada Jumat, 21 November 2025. Kunjungan ini diterima langsung oleh Wakil Menteri Sosial, Agus Yabo Triyono, bersama jajaran pimpinan kementerian di ruang kerjanya. Audiensi tersebut menjadi langkah penting Pemkab Humbang Hasundutan untuk memperkuat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial sekaligus memperjuangkan sejumlah program prioritas yang dianggap mendesak bagi kelompok rentan di daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua TP Posyandu hadir bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, Chiristison R. Marbun; Plt. Kepala Dinas Sosial, Ober Munthe, SH, MM; Plt. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Dina Simamora; serta perwakilan dari Bappelitbangda. Kehadiran rombongan menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memperjuangkan penguatan layanan sosial berbasis kebutuhan masyarakat, terutama di sektor perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
Salah satu poin utama yang disampaikan Ny. Erma adalah usulan pembangunan Sekolah Rakyat, sebuah konsep pendidikan alternatif yang bertujuan memberikan akses belajar bagi kelompok masyarakat yang selama ini sulit terjangkau layanan formal. Menurutnya, seluruh administrasi dari pihak Pemkab Humbang Hasundutan telah dinyatakan lengkap. Namun, pembangunan fisik Sekolah Rakyat masih menunggu tindak lanjut dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ia menegaskan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat di Humbang Hasundutan akan menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan literasi, pemberdayaan, dan akses pendidikan bagi masyarakat pinggiran. “Administrasi sudah kami selesaikan di daerah. Kami berharap pembangunan fisik dapat segera ditindaklanjuti kementerian terkait agar manfaatnya cepat dirasakan warga,” ungkapnya dalam audiensi.
Selain isu pendidikan, Ketua TP Posyandu juga menyampaikan permohonan Bantuan Buffer Stock untuk penanganan bencana alam. Humbang Hasundutan termasuk wilayah yang memiliki potensi bencana seperti angin kencang, longsor, dan banjir pada musim penghujan. Ketersediaan buffer stock—meliputi logistik darurat, kebutuhan dasar keluarga, hingga perlengkapan evakuasi—dinilai sangat penting untuk memastikan respon cepat saat bencana terjadi. “Buffer stock ini bukan hanya soal kesiapsiagaan, tetapi menyangkut penyelamatan nyawa dan pemulihan awal ketika musibah datang,” jelas Ny. Erma.
Usulan ketiga yang diajukan berkaitan dengan permintaan bantuan alat bantu atensi, yaitu kursi roda, tongkat kaki, walker lansia, serta dukungan pemakanan bagi anak terlantar, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Kebutuhan ini didasari oleh tingginya jumlah warga rentan yang memerlukan dukungan peralatan mobilitas maupun pemenuhan gizi di Humbang Hasundutan. Pemkab selama ini telah melakukan pendataan, namun ketersediaan peralatan maupun anggaran daerah terbatas. “Kami berharap Kemensos dapat membantu agar layanan atensi terhadap warga rentan semakin optimal,” ujar Plt. Kadis Sosial Ober Munthe.
Audiensi juga membahas isu penting lainnya, yaitu koordinasi terkait pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini merupakan acuan utama pemerintah pusat dalam menentukan daftar penerima bantuan sosial. Pembaruan data menjadi krusial karena dinamika sosial ekonomi masyarakat berubah setiap tahun. Banyak keluarga baru yang masuk kategori rentan, sementara sebagian lainnya telah keluar dari status miskin. Dengan memperkuat kualitas data DTSEN, pemerintah daerah berharap bantuan sosial dapat tepat sasaran dan tidak menimbulkan komplain atau ketimpangan. Perwakilan Bappelitbangda menegaskan bahwa Pemkab Humbahas telah melakukan sejumlah langkah validasi lapangan dan berharap Kemensos dapat mempercepat proses sinkronisasi melalui sistem nasional.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Wakil Menteri Sosial Agus Yabo Triyono menyampaikan apresiasi atas langkah proaktif Pemkab Humbang Hasundutan dalam meningkatkan pelayanan sosial. Ia mengakui bahwa seluruh usulan memiliki urgensi dan relevansi yang kuat. “Beberapa permohonan dari Ibu Ketua Tim Posyandu dan jajaran ini memang masuk dalam skala prioritas. Kami akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme, termasuk berkoordinasi dengan kementerian lain terkait unsur pembangunan fisik,” ujar Wamen dalam pertemuan tersebut. Pihak Kemensos juga menyambut baik komitmen daerah dalam memperbarui DTSEN, sebab data yang valid adalah kunci keberhasilan penyaluran bantuan sosial nasional.
Di penghujung pertemuan, Ny. Erma Oloan Paniaran Nababan menyampaikan rasa terima kasih atas respon hangat pemerintah pusat, khususnya Kementerian Sosial. Ia berharap seluruh usulan dapat terealisasi pada tahun 2025 sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat Humbang Hasundutan. “Kami membawa aspirasi warga. Semoga dukungan dari Kemensos mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat kami,” tuturnya.
Audiensi ini menjadi bukti bahwa koordinasi antara pemerintah daerah dan kementerian sangat penting dalam memastikan layanan sosial berjalan efektif. Dengan adanya dukungan pusat, Humbang Hasundutan diharapkan mampu memperkuat sistem perlindungan sosial, meningkatkan kesiapsiagaan bencana, serta memperluas akses bagi penyandang disabilitas, lansia, anak terlantar, dan keluarga prasejahtera.
📝Redaksi: ribaknews.id — Aktual, Kritis, dan Terpercaya
Jonaer Silaban
