DOLOKSANGGUL — Jumat 13 Febuari 2026 Ribaknews.id
Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyalurkan bantuan stimulan perbaikan rumah rusak ringan dan rusak sedang akibat bencana hidrometeorologi secara serentak di tiga provinsi, yakni Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara. Salah satu wilayah penerima program tersebut adalah Kabupaten Humbang Hasundutan yang mengikuti penyerahan secara virtual dari Doloksanggul, Jumat (13/2/2026).
Bantuan secara simbolis diserahkan unsur pengarah BNPB kepada pemerintah daerah dan diteruskan kepada warga terdampak. Program ini menjadi bagian dari strategi rehabilitasi pascabencana yang menekankan perbaikan rumah berbasis swadaya masyarakat, bukan pembangunan ulang secara penuh oleh negara.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyampaikan bahwa pada gelombang pertama pemerintah menargetkan ribuan unit rumah rusak ringan dan sedang di berbagai daerah terdampak. Ia menekankan bahwa bantuan stimulan diharapkan mampu mempercepat pemulihan sosial masyarakat sekaligus mendorong kemandirian warga dalam memperbaiki hunian.
“Seluruh kekuatan harus dikerahkan untuk penanganan bencana sesuai arahan Presiden. Dukungan lintas sektor menjadi kunci percepatan pemulihan,” ujar Pratikno dalam sambutan virtualnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta Kepala BNPB Suharyanto bersama jajaran kementerian dan lembaga terkait. Kehadiran pejabat pusat dalam satu forum virtual memperlihatkan kuatnya framing koordinasi nasional dalam respons kebencanaan.
Stimulan, Bukan Rekonstruksi Total
Untuk wilayah Humbang Hasundutan, bantuan yang disalurkan mencapai Rp2,34 miliar. Rinciannya, 112 kepala keluarga menerima bantuan rumah rusak ringan sebesar Rp15 juta per unit, sedangkan 22 kepala keluarga mendapatkan bantuan rumah rusak sedang sebesar Rp30 juta per unit.
Secara kebijakan, skema ini menunjukkan pendekatan pemerintah yang lebih menekankan stimulus awal ketimbang rekonstruksi penuh. Bantuan diberikan sebagai pendorong agar masyarakat melakukan perbaikan secara mandiri, sementara pemerintah berperan sebagai fasilitator.
Namun, pendekatan tersebut menyisakan sejumlah catatan analitis. Nilai bantuan yang relatif terbatas berpotensi memunculkan kesenjangan kualitas perbaikan rumah, terutama jika harga material bangunan meningkat atau kemampuan ekonomi warga berbeda. Tanpa pendampingan teknis yang memadai, risiko pembangunan kembali yang tidak tahan bencana juga menjadi perhatian.
Narasi Koordinasi Mendominasi
Dari sisi komunikasi publik, penyaluran bantuan ini menonjolkan narasi koordinasi pusat–daerah. Kehadiran unsur TNI-Polri, pemerintah daerah, serta berbagai organisasi perangkat daerah dalam kegiatan simbolis memperkuat pesan bahwa penanganan bencana dilakukan secara kolektif.
Meski demikian, narasi institusional masih lebih dominan dibandingkan suara langsung warga penerima manfaat. Absennya testimoni korban membuat pemberitaan cenderung fokus pada struktur kebijakan dan legitimasi program nasional.
Harapan Pemulihan
Pemerintah berharap bantuan stimulan ini dapat mempercepat proses pemulihan masyarakat terdampak sekaligus menjadi langkah awal menuju rehabilitasi yang lebih luas. Warga yang belum menerima bantuan diminta bersabar karena proses verifikasi masih berjalan dan dukungan pemerintah disebut akan terus berlanjut.
Dengan pendekatan berbasis stimulus, keberhasilan program ini pada akhirnya akan sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan pusat, kapasitas pemerintah daerah, serta kemampuan masyarakat dalam membangun kembali ruang hidup mereka secara berkelanjutan.
Diterbitkan Media Ribak News
Penulis: Jonaer Silaban
